June 22, 2024

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan. (dpr.go.id)

INVENTIF – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan menilai konyol rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer.

Politisi Demokrat dengan daerah pemilihan Banten ini mengingatkan pegawai honor adalah penunjang kebutuhan untuk menunjang pimpinan daerah. Sementara untuk mengangkat semua tenaga honorer tentunya menjadi persoalan besar bagi pemerintah.

Zulfikar khawatir keputusan penghapusan tenaga honorer justru menimbulkan kesulitan pada pemerintah daerah, terlebih saat ini banyak pegawai honor yang justru mengharapkan pengangkatan sebagai ASN tetap yang bertatus jelas.

Sebagai contoh disampaikannya perihal guru yang masih sangat banyak berstatus honorer. Dengan penghapusan tenaga honorer, Bang Zul panggilan akrab Zulfikar khawator negara justru kesulitan untuk mencari tenaga penunjang. Imbasnya, menimbulkan pelayanan, dalam hal ini pendidikan pada masyarakat semakin sulit.

Lebih jauh Bang Zul mempertanyakan langkah diambil pemerintah setelah menghapuskan tenaga honorer. Pakah sekedar mengganti julukan dari honorer menjadi kontrak, mengangkat sebagai ASN, atau hanya sebatas ingin melakukan pemutihan untuk diganti dengan pegawai baru maupun peremajaan tenaga penunjang pada pemerintahan? “Ini semua akan menjadi polemik yang berkepanjangan saya mengingatkan agar pemerintah berhati hati mengambil keputusan sebelum ada langkah yang matang agar tidak membuat beban negara atau jangan juga untuk mengurangi status pengawai negeri,” pesan Zulfikar, Selasa (07/06/2022).

Dalam kesempatan yang sama dirinya mengaku tak setuju dengan penghapusan status pegawai honor dan bahkan mendorong pemerintah dapat memperhatikan nasib kejelasan pengawai honor untuk status lebih baik. Termasuk pula mengenai hak layak hidup bagi seluruh pegawai honor ditegaskannya wajib diperhatikan pemerintah.

Fraksi Demokrat ucapnya jelas menolak adanya pencabutan status honor pada pegawai yang menunjang kegiatan pemerintah daerah kecuali ada alternatif istilah atau status yang lebih layak untuk hidup bagi pegawai honor. Alih-alih menambah beban pisikologi pegawai dalam pelayanan masyarakat, pemerintah disebut Zukfikar seharusnya lebih fokus harusnya pada persoalan penyehatan ekonomi paska pandemi Covid- 19. Fakta lain tukasnya, masih banyak tenaga honorer yang diberi upah sangat rendah karena minimnya PAD daerah. (BACHTIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *