Ilustrasi pembangkit listrik. (pixabay.com)
INVENTIF – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tochir didesak melakukan renegosiasi kepada pihak Independen Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta terkait pemberian diskon harga diberikan kepada Perusahaan Listrik negara (PLN) untuk menyelamatkan keuangan yang sedang memburuk.
Ekonom Salamudin Daeng membeberkan bahwa pada masa pandemi berlangsung banyak sekali kebijakan diskon tarif listrik yang diberikan PLN kepada konsumen listrik. Kebijakan ini tentu saja diambil atas dasar persetujuan dari pemerintah. Sebagai ganti atas pemberian diskon itu menurut Salamudin adalah dana kompensasi yang biasanya dalam tradisi selalu terlambat 3 tahunan.
Selain memberi diskon, PLN hingga kini juga belum melakukan penyesuaian tarif dengan alasan untuk mendukung ekonomi, stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat. Bahkan tarif golongan ataspun tidak dilakukan penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir. Semua itu tegas Salamudin menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh PLN.
Berbanding terbalik dengan PLN, pembangkit swasta atau IPP justru dinilainya tak sedikitpun menanggung kerugian.
“Tentu saja tidak (rugi). Listrik dari IPP selalu dibeli PLN sesuai dengan harga pasar atau harga keekonomian. Pembangkit listrik IPP selalu untung, apapun situasinya baik dimasa Covid maupun sebelumnya. Sistem pengelolaan ketenagalistrikan memastikan pembangkit listrik swasta untung besar dari bisnis listrik,” papar Salamudin melalui keterangan tertulisnya, Rabu (01/06/2022).
Di masa pemulihan ekonomi pasca Covid ini, pemerintah tukas Salamudin sepatutnya mendukung PLN dengan melakukan renegosiasi dengan pembangkit listrik swasta, terutama pembangkit listrik fosil. Renegosiasi untuk memberikan diskon harga penjualan listrik ke PLN. Lagkah itu penting diambil agar kelebihan kapasitas atau over supply listrik nasional ditanggung bersama.
“Kebijakan diskon harga oleh pembangkit listrik swasta mutlak diperlukan oleh PLN untuk menyelamatkan keuangan PLN sendiri yang sedang memburuk. Karena jika PLN benar benar bangkrut maka IPP pun akan ikut bangkrut karena PLN tidak lagi sanggup membeli listrik IPP. Ini adalah langkah untuk recover together agar semua selamat menyongsong era jatuh tempo utang yang akan menjadi masalah terbesar PLN di tahun tahun mendatang,” jelasnya.
“Mudah mudahan Menteri BUMN Erick Tochir bisa membantu PLN melakukan negosiasi dengan IPP ini. Sehingga PLN tidak menderita rugi besar sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” timpalnya. (REZA ANDRAFIRDAUS)
