June 20, 2024

Ilustrasi sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku. (Pemkab Bogor)

INVENTIF – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk secara aktif segera berperan dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah menyerang ribuan ternak di 10 provinsi Indonesia.

“Fraksi PKS meminta keterlibatan aktif BRIN dalam hal penanganan wabah penyakit PMK ini terutama dalam hal dukungan penelitian. BRIN sebagai support system dalam hal dukungan riset kepada lembaga negara yang lain harus membuktikan bahwa struktur BRIN yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mendukung sistem nasional iptek,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dari fraksi PKS, Rabu (25/5/2022).

Dukungan penelitian dimaksud disampaikan Rifik adalah yang dapat memberikan hasil cepat (quick result) dalam memberi arahan dan kebijakan dalam penanganan wabah secara tepat. Bukan penelitian yang memerlukan waktu lama.

 Seperti diketahui, penyakit PMK telah menyerang hewan ternak sejak April 2022 ini. Banyak hewan ternak yang menjadi korbannya. Menurut data Kementan, ada 6.498 hewan ternak di 10 provinsi dan kabupaten yang terjangkit PMK. Sepuluh provinsi itu adalah Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Di tengah suasana perayaan Idul Adha yang semakin dekat, Rofik menekankan adanya wabah ini tentu saja akan memukul peternak yang berharap akan menikmati hasil penjualannya. Untuk itu pemerintah harus gerak cepat dalam penanganan wabah ini. Keterlibatan lembaga riset seperti BRIN diharapkan juga dapat membantu dalam penanganannya.

“Fraksi PKS meminta BRIN cepat dan tanggap dalam memberikan hasil penelitian cepat ini yang diperlukan dalam penanganan wabah dan berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementan, Dinas Peternakan, Rumah Potong, serta Para Peternak sendiri, terutama di daerah yang terkena wabah. Jangan sampai birokrasi yang tidak perlu menghalangi komunikasi dan koordinasi,” tegasnya.

Lebih jauh legislator dapil Jawa Tengah VII ini mengatakan, Fraksi PKS juga meminta BRIN secara internal untuk segera memprioritaskan dana kontinjensi dan SDM dalam mendukung penelitian dan penanggulangan wabah PMK ini. Wabah PMK menurutnya adalah ancaman nyata bagi sektor peternakan di tanah air. Setelah 30 tahun Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit PMK Rofik menyebut baru di Pemerintahan Jokowi ini wabah tersebut muncul kembali di tanah air. “Jangan sampai sejarah mencatat Pemerintah ini gagal dan lelet dalam menghadapi wabah PMK,” pesannya.

Rofik menambahkan, Fraksi PKS melihat tenaga peneliti di Pusat Riset Veteriner BRIN adalah mereka yang sebagian pernah terlibat dalam aktivitas di Kementan sebelumnya, sehingga mereka berada posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penanganan wabah ini. Di sinilah ujian yang sesungguhnya, seberapa baik struktur keorganisasian BRIN saat ini dalam menangani masalah real yang terjadi. 

“Riset tidak boleh ditujukan hanya untuk riset saja. Lembaga riset seperti BRIN tidak boleh hanya menjadi ‘Menara Gading’, yang dipandang indah tetapi manfaatnya kurang terasa bagi masyarakat. Jangan sampai asset dan SDM Pusat Veteriner yang diambil alih dari Kementan ini malah tidak bisa berkontribusi secara maksimal dalam penanganan wabah ini,” imbuhnya.  (Yar) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *