INVENTIF – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan Prabowo-Gibran harus diawasi dan dikawal pelaksanaannya agar tak berujung pada korupsi.
Terkait hal itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani meminta pemerintah mengawal pelaksanaan program ini dengan ketat agar tidak menjadi lahan korupsi baru.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan INDEF, Selasa (22/10), Aviliani menekankan bahwa program ini memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah yang mengalami penurunan. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, program ini justru bisa memperburuk situasi.
“Salah satu yang ingin diperbaiki melalui Makan Bergizi Gratis adalah penurunan kelas menengah. Program ini direncanakan untuk disebarkan di daerah-daerah, terutama wilayah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T). Tetapi, ini juga berpotensi menjadi lahan korupsi baru jika tidak diawasi dengan baik,” ujar Aviliani.
Berdasarkan informasi yang didengarnya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp15 ribu per paket makanan, namun ada kekhawatiran bahwa anggaran ini dimanipulasi pihak-pihak tertentu menjadi hanya Rp7.500. Manipulasi ini, menurutnya, dapat mengakibatkan kualitas makanan yang disediakan jauh di bawah standar.
“Tender sudah mulai dengan angka Rp15 ribu, tetapi ada yang menyuruh mengurangi menjadi Rp7.500. Ini berbahaya karena akhirnya banyak penyedia katering yang tidak mampu memenuhi standar makanan bergizi dengan anggaran yang dipotong seperti itu,” tandasnya.
Ia pun menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah pusat agar anggaran yang telah dialokasikan tidak disalahgunakan. Aviliani mengingatkan bahwa banyak program sosial lainnya yang menjadi sasaran korupsi, sehingga risiko ini juga bisa terjadi pada program MBG.
“Pengawasan itu penting karena semakin banyak distribusi, semakin tinggi pula risiko penyalahgunaan anggaran. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang jelas untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan dengan benar,” tambah Aviliani.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada tahun pertama masa jabatan mereka. Program ini menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil, terutama di wilayah 3T. Pada tahap awal, program ini diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima pada tahun 2029.
Untuk 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN untuk mendukung pelaksanaan program ini. Anggaran ini akan digunakan secara bertahap untuk memperluas cakupan penerima, dengan fokus utama pada kelompok yang paling rentan mengalami kekurangan gizi, seperti anak-anak di sekolah-sekolah dan ibu hamil di daerah terpencil.
Meski program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan gizi masyarakat, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa dana yang dialokasikan sampai ke sasaran tanpa mengalami kebocoran atau penyimpangan.
Selain itu, dengan jumlah penerima yang besar dan cakupan wilayah yang luas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial. Aviliani menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini, baik dalam proses tender maupun distribusi makanan bergizi ke daerah-daerah.
Dalam kesimpulannya, Aviliani menyatakan bahwa meskipun program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah 3T, pengawasan dan manajemen yang baik sangat diperlukan untuk memastikan program ini mencapai tujuannya tanpa menimbulkan masalah baru.
Oleh karenanya, pemerintah diminta menjaga transparansi dan integritas pelaksanaan program ini. (RNZ)
Leave a Reply