INVENTIF – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar Media Gathering di Gedung BP Taskin, Jakarta.
Acara ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi nasional untuk mengentaskan kemiskinan—sebuah pekerjaan rumah yang tampaknya selalu ikut naik kelas tiap pergantian pemerintahan.
Lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2024 melalui Perpres Nomor 163/2024 ini hadir dengan janji pendekatan komprehensif. Sebuah pendekatan yang, menurut publik, semoga bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan masalah, dari harga kebutuhan pokok hingga jebakan pinjaman online yang makin lihai memiskinkan rakyat.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan bahwa kemiskinan tidak sesederhana “tidak punya uang.”
“Pengentasan kemiskinan selama ini kerap disederhanakan sebatas pemberian bantuan langsung tunai. Padahal masalahnya jauh lebih rumit: kekurangan aset, akses, hingga kesempatan,” ujarnya—sebuah pernyataan yang membuat banyak hadirin mengangguk, sekaligus bertanya-tanya mengapa pemahaman seperti ini baru dianggap penting belakangan.
BP Taskin membawa tiga kategori kemiskinan: kekurangan uang, kekurangan aset, dan keterbatasan akses—kategori yang bagi sebagian masyarakat terasa seperti ringkasan hidup sehari-hari.
Sebagai lembaga koordinatif, BP Taskin bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah agar semua program terasa lebih “terintegrasi.” Harapannya, koordinasi bisa berjalan lebih cepat dari urusan administrasi yang biasanya membutuhkan tanda tangan, stempel, dan keberuntungan.
Salah satu fokus BP Taskin adalah intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, BP Taskin menargetkan pembangunan 80.000 koperasi, sebuah angka yang memancing optimisme sekaligus kekhawatiran: apakah koperasi-koperasi ini akan benar-benar berjalan atau hanya menjadi angka manis dalam laporan tahunan.
Di lapangan, BP Taskin sudah menjalankan berbagai program pro-rakyat, seperti pembagian becak listrik gratis di Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal. Sebuah inovasi yang diharapkan bisa mengubah hidup masyarakat—selama becak tersebut tidak segera dijual karena kebutuhan mendesak.
Fasilitas jamban gratis juga dibangun di kawasan kumuh Jakarta, membuktikan bahwa sanitasi masih menjadi PR di ibu kota negara berusia hampir empat abad.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga. “Seluruh program pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar tepat sasaran,” ujarnya, sebuah harapan besar mengingat sejarah panjang program pemerintah yang kerap salah sasaran tapi tepat laporan.
BP Taskin menargetkan Indonesia menuju 0% kemiskinan. Sebuah visi berani—atau bagi sebagian orang, terlalu berani—mengingat pinjaman online, kenaikan harga, dan rendahnya akses pekerjaan kerap bergerak jauh lebih cepat daripada program pengentasan kemiskinan itu sendiri. (NMC)
