Jaga Kedaulatan Ekonomi, IPNU Dorong Program MBG Gunakan Produk Lokal
INVINITIF — Di ruang pertemuan yang hangat, suara dari kalangan muda NU bergema. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), melalui Ketua Umum Muhammad Aqil Nuruzzaman, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada Kementerian Perdagangan RI terkait pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut produk Putri.
Dalam pertemuan itu, IPNU menegaskan satu hal: program MBG harus lebih berpihak kepada pengusaha lokal Indonesia. Mereka berharap anggaran negara tidak tersedot keluar negeri, melainkan berputar di dalam negeri—menghidupi industri yang bahan bakunya dari tanah sendiri, diproduksi, dan dicetak oleh tangan bangsa sendiri.
Mutu, Keamanan, dan Kehalalan Produk
Selain keberpihakan pada industri nasional, IPNU menekankan perlunya jaminan mutu, keamanan, kesehatan, dan kehalalan bagi setiap produk yang masuk dalam program. Dengan lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam, aspek kehalalan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan mendasar.
“Produk yang ramai dibutuhkan masyarakat bukan hanya harus sehat, tetapi juga memberi ruang bagi produk dalam negeri untuk bersaing dan mendapatkan posisi strategis di pasar nasional,” ujar Agil Nuruzzaman, Ketua Umum IPNU.
Sertifikasi dan Uji Laboratorium
Kekhawatiran lain yang diangkat IPNU adalah soal keselamatan konsumen dalam penggunaan produk impor. Mereka mendesak agar pemerintah memperketat pengawasan dengan sertifikasi SNI, disertai uji laboratorium yang komprehensif.
“Kita perlu memastikan bahan yang digunakan, termasuk dalam proses pencetakan produk, apakah aman, halal, dan sesuai standar. Misalnya, penggunaan pelumas pada proses produksi yang dikhawatirkan mengandung minyak hewani dari babi. Hal ini penting diteliti lebih lanjut agar umat Islam sebagai mayoritas konsumen merasa tenang,” lanjut Aqil.
Suara Generasi Muda untuk Negeri
Rekomendasi yang disampaikan IPNU, dengan dukungan tokoh-tokoh muda seperti Wafa Riansah (anggota IPNU) serta Abdul Kohar (Ketua Umum PII), bukan sekadar catatan kritis. Lebih jauh, itu adalah dorongan moral agar pemerintah berdiri di sisi rakyatnya—mengutamakan produk dalam negeri sekaligus memastikan keamanan, kesehatan, dan kehalalan barang yang beredar di pasaran.
Di tangan generasi muda, suara itu hadir sebagai pengingat: bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh politik dan hukum, tetapi juga oleh makanan yang kita konsumsi, barang yang kita pakai, serta keyakinan hati yang tetap terjaga.(ISS)