INVENTIF – Di tengah hiruk-pikuk kawasan transit modern Dukuh Atas yang kini menjadi simbol konektivitas ibukota, Pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yakni Kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses, atau yang kini dikenal sebagai JakMob.
Peluncuran kartu ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi simbol inklusi sosial, komitmen terhadap kesetaraan akses transportasi, dan langkah konkret mendekatkan kota pada cita-cita menjadi metropolitan yang ramah semua kalangan.
Dalam acara yang berlangsung awal pekan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara simbolis menyerahkan kartu JakMob kepada perwakilan dari 15 golongan masyarakat yang berhak menikmati layanan transportasi umum gratis.
“Hari ini saya mencanangkan untuk 15 golongan masyarakat yang akan kita bebaskan atau gratiskan,” ujar Pramono dalam pidatonya.
Adapun 15 golongan tersebut bukan hanya mereka yang bekerja di bawah lingkup pemerintah, tapi juga warga yang selama ini berjuang di garis depan sosial yakni ASN dan pensiunan ASN Pemprov DKI Jakarta, tenaga kontrak, penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Jumantik dan kader PKK, buruh bergaji setara UMP, lansia, penyandang disabilitas, veteran, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, warga Kepulauan Seribu, pengurus masjid, guru PAUD, hingga anggota TNI/Polri.
JakMob sendiri bukan sekadar kartu biasa. Ia terintegrasi dengan berbagai moda transportasi: mulai dari Transjakarta, MikroTrans (JakLingko), LRT, MRT, hingga Commuter Line (KRL). Warga cukup tap-in dengan kartu ini, dan perjalanan pun dimulai dengan gratis.
Namun, lebih dari sekadar kartu, JakMob juga hadir dalam bentuk layanan digital melalui aplikasi JakLingko.
Bagi mereka yang lupa membawa kartu, cukup tunjukkan QR di ponsel. Masa berlaku enam bulan yang dapat diperpanjang via aplikasi membuat layanan ini adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Di balik kemudahan ini, ada komitmen kuat dari Bank DKI. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menyatakan peluncuran JakMob merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun kota yang adil dan terjangkau.
“Kami percaya akses transportasi yang merata dan terjangkau akan membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas,” ungkap Agus.
Ia menambahkan, sinergi antara perbankan dan transportasi publik ini juga mendukung inklusi keuangan, karena kartu yang terhubung dengan data kependudukan akan mendorong literasi digital di kalangan penerima manfaat.
Di antara mereka yang pertama menerima kartu ini, Mustofa, seorang pengurus Masjid Al-Falah di Cakung Barat, Jakarta Timur, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya.
“Alhamdulillah, terima kasih Pemprov DKI dan Bank DKI. Sangat berguna untuk mengurangi pengeluaran saya,” ucapnya.
Ucapan Mustofa mewakili perasaan banyak warga yang sebelumnya harus menyisihkan sebagian besar pendapatan untuk ongkos transportasi harian. Kini, dengan JakMob, beban itu berkurang—bahkan hilang sama sekali.
JakMob bukan hanya tentang mobilitas. Ia tentang keadilan sosial, efisiensi kota, dan penguatan jaring pengaman sosial. Dengan integrasi sistem tiket elektronik PT Transportasi Jakarta dan data penerima manfaat yang terkonsolidasi, Jakarta tidak hanya bergerak lebih cepattapi juga lebih adil.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menegaskan bahwa kehadiran JakMob menjadi bagian dari dukungan menyeluruh terhadap program Pemprov DKI.
“Kami berharap manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya. (RNZ)
