INVENTIF – Di ruang publikasi yang dingin dan penuh cahaya layar, Kementerian Agama menorehkan sebuah pengumuman yang ditunggu ribuan insan.
Dan 4.155 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pun resmi dipanggil namanya, tersebar dari barat ke timur nusantara.
Mereka bukan sekadar deretan nama di atas kertas, melainkan cerita tentang harapan yang tumbuh dari ruang kelas, kantor pelayanan, hingga rumah-rumah sederhana di kampung.
“Peserta yang namanya tercantum, siapkanlah berkasmu. Unggah secara elektronik di laman SSCASN BKN mulai 17 hingga 22 September 2025,” ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, suaranya tegas, seolah ingin memastikan tidak ada yang terlewat dari barisan harapan ini.
Namun ia juga mengingatkan, jalan menuju status PPPK tidak selalu mulus. Setiap dokumen adalah janji kejujuran. Sedikit saja dusta, kelulusan bisa dicabut, bahkan status yang telah diraih pun dapat gugur.
“Jangan percaya pada janji manis siapapun yang menawarkan jalan pintas. Proses ini murni tanpa biaya. Jika ada yang menjanjikan kelulusan, itu bukan pertolongan, melainkan penipuan,” tegas Kamaruddin, seolah menutup pintu gelap calo dan mafia birokrasi.
Ritual Berkas yang Jadi Gerbang
Para calon harus melangkah melalui gerbang administrasi:
– Pasfoto dengan latar merah, seolah menegaskan warna semangat.
– Ijazah dan transkrip nilai, bukti perjalanan akademik.
– DRH yang ditulis dengan tangan sendiri, tanda pengakuan jati diri.
– SKCK, pernyataan, hingga surat sehat yang menjadi saksi bahwa mereka bersih dan siap mengabdi.
Semua itu bukan sekadar syarat kaku, tetapi simbol bahwa sebuah pengabdian harus dimulai dengan kesungguhan.
Syarat Mundur, Sanksi Menanti
Wawan Djunaedi1, Kepala Biro SDM Kemenag, berdiri menambahkan garis tegas. “Siapa yang tidak mengisi DRH atau tidak melengkapi dokumen, dianggap mengundurkan diri,” ucapnya.
Dan bila ada yang memilih mundur, surat pengunduran diri dengan meterai Rp10.000 harus ditulis sendiri. Kursi yang kosong akan segera diisi oleh nama lain yang menunggu di belakang, sebab roda pelayanan negara tidak boleh berhenti.
Namun ada konsekuensi lebih berat: mereka yang sudah memegang Nomor Induk PPPK lalu memilih pergi, tidak lagi bebas kembali. Dua tahun lamanya, pintu ASN tertutup rapat bagi mereka.
Pengumuman ini bukan sekadar daftar nama. Ia adalah panggilan pada ribuan jiwa untuk menyiapkan diri, membuktikan janji, dan menapaki jalan pengabdian di bawah bendera Kementerian Agama.
Harapan, tanggung jawab, dan kejujuran kini bersatu dalam satu kata: mengabdi. (ISS)
