INVENTIF — Di tengah aroma kopi birokrasi yang tak pernah dingin, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i membawa secercah kabar yang disebutnya “baik sekali”.
Setelah bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Romo Syafi’i dengan penuh harapan mengumumkan: surat izin prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren siap dikirim ke Sekretariat Negara.
Sebuah kabar yang bagi banyak santri terdengar seperti janji yang pernah juga diucapkan… pada 2019, 2021, 2023, dan 2024. Tapi kali ini berbeda, katanya — sebab tahun ini ada Presiden baru, Menteri baru, dan tentu, doa baru yang lebih panjang.
“Hari ini saya bersilaturahim ke Menpan RB, Ibu Rini. Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini untuk dikirim ke Sekretariat Negara,” ujar Romo Syafi’i dengan nada yakin, Jumat (17/10/2025).
Ia bahkan menambahkan, “Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa dari Presiden Prabowo.”
Sebuah kalimat yang terdengar manis — seperti ucapan ulang tahun, hanya saja kado yang dimaksud masih harus melewati beberapa meja, beberapa tanda tangan, dan mungkin satu-dua rapat lintas kementerian dengan kopi sachet dan notula yang belum ditulis.
Romo Syafi’i mengaku terharu dengan pendampingan dari Kemenpan RB. “Sejak 2019 mereka terus mendampingi,” katanya. Sebuah pernyataan yang mungkin membuat publik kagum — karena tak banyak proses yang bisa “didampingi” selama enam tahun tanpa hasil final, kecuali memang ini birokrasi Indonesia yang sejati.
Di sisi lain, Wamenag menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren ini mendesak. Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2019 sudah memberi mandat: pesantren punya tiga fungsi — pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Dan, katanya lagi, “fungsi ini sudah dijalankan sejak abad ke-15.”
Artinya, pesantren sudah berfungsi ratusan tahun, sementara surat izin prakarsa untuk mengurusnya masih berfungsi menunggu disposisi.
Menurut Romo Syafi’i, pesantren bukan hanya lembaga keagamaan, tapi juga benteng moral dan ekonomi rakyat. Ada 42 ribu pesantren resmi, mungkin 44 ribu jika yang “belum terdaftar” akhirnya teringat untuk mendaftar. Dari jumlah itu, 11 juta santri dan sejuta kiai menunggu kepastian birokrasi yang kini bergantung pada satu surat izin.
“Ditjen Pesantren dibutuhkan karena beban kerjanya besar,” katanya.
Sebuah argumen yang sulit disangkal. Karena jika 11 juta santri dikelola oleh satu direktorat eselon II, maka keajaiban administrasi itu mungkin lebih pantas disebut karomah birokrasi.
Romo Syafi’i pun menutup pernyataannya dengan kalimat heroik:
“Saya optimis izin prakarsa dari Presiden terbit sebelum 22 Oktober 2025 sebagai hadiah Hari Santri.”
Optimisme yang, bagi sebagian orang, terdengar seperti zikir: diulang setiap tahun, penuh harap, dan entah kapan dikabulkan.
Jika kelak izin itu benar-benar turun, mungkin hari itu akan disebut Hari Santri Plus: bukan hanya peringatan bagi para kiai, tapi juga bagi surat-surat yang berhasil keluar dari tumpukan map berdebu.
Karena di negeri ini, kadang yang paling suci bukan doa yang dibaca di pesantren — melainkan surat izin yang berhasil ditandatangani tepat waktu. (NMC)
