BP Taskin Janjikan 7.000 Sekolah Terpadu, Upaya Serius Menghapus Kemiskinan… atau Minimal Menghapus Kebingungan Publik
INVENTIF — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, kembali menegaskan tekad pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem lewat serangkaian program strategis.
Saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta, Senin (24/11/2025), Budiman memaparkan rencana besar yang—jika berjalan mulus—bukan hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi mungkin juga mengentaskan rasa pesimis masyarakat.
Salah satu jagoan program Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan 7.000 sekolah terintegrasi di seluruh kecamatan Indonesia. Sekolah ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang “tidak terakomodasi” di sekolah rakyat dan sekolah umum—golongan menengah yang selama ini seolah hidup di ruang tunggu pendidikan nasional.
“Presiden ingin membangun 7.000 sekolah terpadu di seluruh kecamatan,” ujar Budiman, seolah mengumumkan pembangunan jaringan minimarket baru.
Sekolah terpadu itu dijanjikan lengkap: laboratorium, fasilitas kesenian, sampai layanan antar-jemput. Jenjangnya dari SD hingga SMA, dengan harapan siswa lulus tidak sekadar membawa ijazah, tapi juga masa depan yang tidak berada di tangan takdir semata. Bagi yang tidak kuliah, pemerintah akan menyodorkan akademi vokasi—solusi praktis agar para lulusan tidak langsung kembali ke statistik kemiskinan.
Budiman menyebut pilot project program ini “ditargetkan” mulai tahun depan—sebuah frasa yang di Indonesia sering berarti “bisa maju, bisa mundur, tergantung cuaca dan anggaran”. Presiden dikatakan telah meminta Menteri Keuangan agar anggaran dialokasikan melalui efisiensi daerah serta skema penyertaan pihak terkait, sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa semua orang harus ikut patungan.
Selain pendidikan, BP Taskin juga turun ke sektor ekonomi. Budiman memaparkan program penguatan koperasi petani di Cirebon dan Indramayu, serta pengembangan koperasi rakyat di NTB. Di NTT, BP Taskin sibuk memberikan pelatihan pendataan—karena sebelum mengentaskan kemiskinan, tentu harus memastikan data kemiskinan tidak lebih miskin dari kenyataannya.
Bulan depan, BP Taskin akan melakukan pendampingan di Papua Pegunungan. Tantangannya? Jumlah personel BP Taskin hanya sekitar 40 orang. Dengan cakupan kerja dari Sabang sampai Merauke, boleh dibilang ini seperti menugaskan satu kelas SMA untuk mengurus seluruh RT se-Indonesia—tapi Budiman tetap optimistis.
Di sektor tambang rakyat, BP Taskin mengagumi model koperasi NTB yang dinilai bisa menjadi percontohan nasional. Menurut Budiman, tambang ilegal yang selama ini dipersepsikan sebagai masalah justru berpotensi menjadi koperasi masa depan.
“Banyak tambang ilegal yang sebenarnya bisa ditata menjadi koperasi,” katanya, seperti sedang mempromosikan ide renovasi rumah kontrakan.
Agar semua berjalan lurus dan tidak belok ke arah yang tidak diinginkan, BP Taskin menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis. Unsurnya lengkap: kepolisian, media lokal, LSM, TNI, pemuda, hingga masyarakat miskin itu sendiri. Pengawasan ini tentu penting—karena pengalaman menunjukkan, yang paling cepat dalam program pengentasan kemiskinan sering kali bukan masyarakatnya, tapi kebocoran anggarannya.
Pada akhirnya, Budiman memastikan bahwa skema koperasi maupun pola pemberdayaan yang berhasil di satu daerah akan direplikasi ke daerah lain. Semuanya dilakukan sesuai kebutuhan lokal dan potensi ekonomi masyarakat—dengan harapan, tentu saja, kecepatan replikasinya lebih cepat daripada kecepatan masyarakat kembali jatuh miskin.
Dengan berbagai rencana besar yang terus dipaparkan, publik kini tinggal menunggu apakah pengentasan kemiskinan ekstrem akan benar-benar terjadi… atau hanya ekstrem dalam janji.
