Lantik Pejabat Kemenhaj, Gus Irfan Ingatkan Integritas—Publik Menunggu Buktinya, Bukan Slogan Baru

INVENTIF — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, kembali melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah—sebuah prosesi yang dalam tradisi birokrasi selalu disebut “bukan seremonial”, meskipun bentuknya persis seperti seremonial sejak zaman orde apa pun.

Dalam sambutannya, Menhaj Irfan menegaskan bahwa pelantikan ini adalah peneguhan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan, dan profesionalitas—tiga kata yang paling sering disebut pejabat, dan paling jarang ditemukan dalam praktik pelayanan ketika jemaah mulai mengeluh.

Menurut Gus Irfan, dasar hukum kementerian sudah lengkap, mulai dari Undang-Undang 14/2025 hingga Permen terbaru. Dengan kata lain, secara dokumen negara sudah sempurna—tinggal menunggu kesempurnaan layanan yang selama ini seperti masih dalam tahap “uji coba beta”.

“Kementerian ini dibentuk bukan sekadar restrukturisasi birokrasi,” tegasnya, meski publik mungkin bertanya-tanya apa definisi praktis dari “bukan sekadar”, selain mengganti plang dan membentuk struktur baru.

Gus Irfan juga mengingatkan setiap kebijakan akan berada di bawah sorotan publik. Pernyataan yang terdengar tegas, tapi publik sudah terbiasa disuguhi sorotan yang berakhir hanya menjadi arsip komentar netizen.

“Pejabat harus berani memperbaiki proses dan membersihkan praktik yang tidak tepat,” ujarnya, kalimat yang sudah menjadi standar pembukaan pidato setiap kali terjadi pelantikan pejabat di negeri ini—biasanya sebelum masalah lama kembali muncul dalam bentuk berbeda.

Menhaj menekankan bahwa jabatan baru tidak memberi ruang adaptasi panjang, sebab persiapan haji 2026 sudah berjalan. Sebuah peringatan yang terdengar mendesak, namun selalu datang setelah antrean panjang, keluhan jemaah, dan keberangkatan tinggal menghitung bulan.

Pejabat Kemenhaj diminta bukan hanya administratif, melainkan memiliki tanggung jawab moral. Publik tentu masih mengingat bahwa “tanggung jawab moral” adalah istilah yang sering muncul ketika ada masalah, namun jarang terlihat ketika jemaah mencari kepastian jadwal, kepastian layanan, atau sekadar kepastian informasi.

Gus Irfan juga memberikan lima pesan penting, termasuk integritas tanpa kompromi dan komunikasi publik yang tidak boleh kalah dari misinformasi. Dua hal yang terdengar ideal, sekaligus menjadi pekerjaan rumah terbesar yang justru ditagih masyarakat tiap musim haji.

“Semangat integritas para pejabat akan membawa kementerian menjadi birokrasi yang tertata,” harapnya. Masyarakat tentu berharap hal yang sama, terutama yang selama ini lebih banyak melihat “birokrasi yang tertata seremoninya”, bukan layanannya.

Prosesi pelantikan diakhiri dengan pembacaan nama-nama pejabat baru. Untuk daftar rinci, publik dapat mengecek dokumen resmi—sementara publik tentu tetap menunggu daftar perubahan nyata yang biasanya jauh lebih sulit ditemukan dibanding daftar nama pejabat itu sendiri. (NMC)