Menhaj Lantik Pejabat Baru, Tegaskan Transformasi, Sementara Publik Masih Bingung Mencari Keadilan Kuota Haji
INVENTIF — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melantik pejabat struktural baru dalam rangka percepatan transformasi layanan haji dan umrah.
Namun di luar kemegahan prosesi, publik masih sibuk mempertanyakan nasib penyebaran dan keadilan kuota haji yang—menurut banyak daerah—kacau balau bahkan sebelum musim haji dimulai.
Pelantikan digelar di Masjid Al-Ikhlas, Thamrin, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf, disaksikan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Acara berlangsung khidmat, meski beberapa undangan tampak sibuk memeriksa telepon, mungkin mengecek apakah kuota haji untuk daerah mereka sudah kembali dari ‘perjalanan spiritualnya’.
Pelantikan di Masjid: Simbol Keberkahan, Bukan Jaminan Ketertiban Kuota
Dalam sambutannya, Menteri Irfan mengatakan pelantikan di masjid adalah simbol pelayanan.
Namun publik mengingatkan: simbol boleh suci, tapi pembagian kuota haji tahun ini lebih mirip permainan puzzle tanpa gambar. Beberapa daerah mendapat jatah besar meski jumlah calon jemaahnya kecil, sementara daerah padat penduduk malah harus menggelar lomba tarik napas panjang menunggu tambahan kuota yang tak kunjung turun.
Beberapa kepala daerah bahkan menyatakan bingung:
“Kami kira kuota dibagikan berdasarkan data, bukan berdasarkan keberuntungan mirip undian arisan nasional.”
Agen Perubahan Diminta Bergerak Cepat Sebelum Kuota Semakin Aneh
Menteri Irfan menekankan pentingnya birokrasi yang bergerak cepat, responsif, dan profesional.
Namun publik justru bertanya: cepat memperbaiki apa dulu—struktur organisasi baru atau distribusi kuota yang sejak dini sudah terkesan tidak merata, tidak jelas, dan tidak seirama antara pusat dan daerah?
Sejumlah kesinambungan data antara pemerintah pusat, Kanwil, dan Kemenhaj daerah disebut-sebut “berjalan masing-masing”, seperti grup band yang lupa melakukan latihan bersama tetapi tetap memaksa tampil di panggung nasional.
Transparansi dan Akuntabilitas: Pernyataan Penting, Tantangan Lebih Penting Lagi
Menteri Irfan kembali menegaskan keterbukaan terhadap kritik.
Di banyak daerah, kritik bukan sekadar muncul: sudah menjadi festival.
Mulai dari kuota yang diduga tak proporsional, keterlambatan kepastian jumlah, hingga alokasi tambahan yang datangnya seperti hujan lokal—satu daerah banjir, daerah sebelahnya kering kerontang.
Para pejabat baru pun langsung dibebani harapan besar: memperbaiki tata kelola haji, termasuk logika pembagian kuota yang hingga kini masih membingungkan umat.
Pejabat Baru, PR Lama
Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 185/TPA Tahun 2025, dengan daftar pejabat eselon I sebagai berikut:
- Teguh Dwi Nugroho – Sekretaris Jenderal
- Puji Raharjo – Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Ian Heriyawan – Dirjen Pelayanan Haji
- Jaenal Effendi – Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
- Harun Al Rasyid – Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Dendi Suryadi – Inspektur Jenderal
- Ramadhan Harisman – Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik
Selain jajaran eselon I, ratusan pejabat lintas instansi turut dilantik, menunjukkan bahwa transformasi haji bukan cuma urusan satu gedung, tapi sudah menjadi proyek nasional yang wajib lulus daring dan lulus sabar.
Harapan Publik: Transformasi Nyata, Bukan Sekadar Pengumuman
Dengan pelantikan ini, masyarakat berharap transformasi benar-benar terjadi: bukan hanya tertulis di spanduk pelantikan atau disampaikan dalam sambutan manis, tetapi hadir dalam bentuk:
- Kuota haji yang jelas, adil, dan tidak bikin daerah merasa menjadi anak tiri,
- Data yang sinkron,
- Kepastian yang tidak berubah-ubah,
- Dan layanan yang tidak membuat jemaah lebih banyak berdoa untuk kelancaran administrasi daripada kelancaran ibadah.
Transformasi boleh dimulai dari masjid, tetapi publik berharap hasilnya tidak berhenti di halaman masjid. (NMC)
