INVENTIF – Di sebuah kota yang gemerlap oleh lampu dan janji,di mana gedung-gedung menjulang seperti harapan yang terlalu tinggi untuk disentuh,
madrasah berdiri—diam, bersahaja, nyaris tak terdengar suaranya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin,
menyibak tirai sunyi itu dengan kata-kata yang tak sekadar kritik, melainkan juga luka yang lama terpendam. Ia menyebut madrasah seperti “anak tiri” dalam rumah besar bernama sistem pendidikan—
sebuah rumah yang seharusnya memeluk semua,namun justru membiarkan sebagian merasa asing di dalamnya sendiri.
“Hidup segan, mati tak mau,”
begitu ia menggambarkan denyut nadi madrasah hari ini—sebuah irama yang lirih, hampir putus,di antara riuh sekolah-sekolah yang lebih beruntung.
Di ruang-ruang kelasnya, murid-murid datang dengan mimpi yang tak kalah tinggi,
namun sering kali dibebani kenyataan yang lebih berat dari buku pelajaran. Mereka adalah anak-anak dari kantong yang tipis,
yang belajar menabung harapan di tengah kekurangan.
Para guru pun mengajar dengan keteguhan yang nyaris sunyi, mengabdikan ilmu di atas fondasi yang goyah— gaji yang tak selalu pasti, namun panggilan hati yang tak pernah pergi.
Dalam sebuah open house di Jakarta Pusat,
kata-kata itu meluncur bukan sebagai keluhan semata, melainkan sebagai pengingat: bahwa negara seharusnya tidak memilih siapa yang layak mendapat terang.
“Semua warga Jakarta bayar pajak,” katanya, tegas, seolah mengetuk pintu keadilan yang lama terkunci.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese—
dan tak boleh ada sekat antara negeri, swasta, maupun madrasah.”
Di ujung kalimatnya, tersisa satu pertanyaan yang menggantung di udara:
apakah rumah besar itu akan benar-benar menjadi rumah, atau tetap menyisakan ruang-ruang yang dingin bagi mereka
yang sejak lama hanya dianggap… anak tiri? (Ncank)
