Ketika Perang Mengusik Tanah Suci, Masyhuril Khamis Imbau Jemaah Umrah Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan
Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, niat beribadah tak boleh dipisahkan dari ikhtiar menjaga keselamatan. Sebab, doa memang menembus langit, tetapi kewaspadaan tetap dibutuhkan untuk menapaki bumi.
INVENTIF — Perjalanan menuju Tanah Suci semestinya menjadi perjalanan menenangkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia.
Namun, ketika bara konflik Timur Tengah kembali menyala, bahkan perjalanan ibadah pun tak sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang kecemasan.
Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, DR. KH. Masyhuril Khamis, SH., MM., mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, khususnya jemaah umrah, agar meningkatkan kewaspadaan, mengutamakan keselamatan jiwa, serta mematuhi arahan resmi otoritas setempat.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul kabar serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober 2026. Informasi dalam keterangan yang diterima menyebutkan serangan itu menewaskan 12 orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka.
Di tengah situasi seperti ini, satu hal patut diingat: perang tidak pernah memilih siapa yang layak merasa aman. Ia dapat merampas ketenangan warga sipil, mengacaukan perjalanan, dan memaksa orang-orang yang datang untuk beribadah menghadapi keadaan yang sama sekali tidak mereka kehendaki.
Masyhuril menegaskan, keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun. Jemaah diminta tetap tenang, tidak mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi, serta membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama jika berada di wilayah yang terdampak langsung oleh perkembangan keamanan.
“Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas. Makanya kami mengimbau seluruh jemaah umrah Indonesia, terutama jemaah Al Washliyah, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan senantiasa mengikuti arahan resmi dari otoritas terkait, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Masyhuril kepada pers, Senin (12/10/2026).
Pesan itu terdengar sederhana, tetapi justru di situlah persoalannya. Dalam situasi genting, kepanikan kerap berlari lebih cepat daripada informasi yang benar. Pesan berantai bisa menjelma seolah-olah pengumuman resmi, sementara kabar yang belum teruji menyebar dari satu telepon genggam ke telepon genggam lainnya.
Di zaman ketika semua orang bisa menjadi penyebar berita dalam hitungan detik, memeriksa kebenaran informasi kadang justru menjadi pekerjaan yang paling sering dilupakan.
Pemerintah Jangan Hanya Hadir dalam Pengumuman
Masyhuril juga meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memberikan informasi secara terperinci, berkala, dan berkelanjutan mengenai perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi.
“Jika kondisinya tidak memungkinkan, Kementerian Haji dan Umrah bisa mengambil langkah preventif untuk melindungi jemaah umrah dan warga negara Indonesia di Tanah Suci,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan warga negara bukan sekadar urusan menyampaikan imbauan agar masyarakat berhati-hati. Di balik setiap jemaah terdapat keluarga yang menunggu kabar, biaya perjalanan yang dikumpulkan dengan susah payah, serta harapan agar ibadah berjalan lancar dan mereka kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat: bagaimana kondisi keamanan terkini, apakah perjalanan masih memungkinkan, apa yang harus dilakukan jika penerbangan berubah, dan ke mana jemaah harus meminta pertolongan ketika keadaan darurat terjadi.
Jangan sampai masyarakat diminta tenang, tetapi informasi yang dibutuhkan justru datang terlambat. Sebab, ketenangan tidak tumbuh dari ruang kosong. Ia membutuhkan kepastian, koordinasi, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka adalah manusia yang keselamatannya harus dipastikan, terutama ketika keadaan di luar kendali mereka mulai berubah.
Dalam kondisi darurat, biro perjalanan dituntut hadir dengan informasi yang jelas, pendampingan yang memadai, dan koordinasi yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketika keadaan baik semua pihak merasa menjadi pelayan, tetapi ketika keadaan memburuk, jemaah justru dibiarkan mencari jalan keluar sendiri. (Stn)
