INVENTIF — Di tengah desir angin laut dan denyut pariwisata yang tak pernah benar-benar tidur, lanskap media Bali kini memasuki babak baru.
Kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Provinsi Bali resmi terbentuk untuk masa bakti 2026–2031, menandai ikhtiar kolektif insan pers dalam merawat profesionalisme di era konvergensi.
Pembentukan tersebut telah mengantongi Surat Keputusan AMKI Pusat Nomor 007/SK AMKI-Prov/PP/II/2026 tertanggal 10 Februari 2026, yang ditandatangani Ketua Umum Tundra Meliala dan Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat. SK itu bukan sekadar lembar administratif, melainkan penanda bahwa denyut organisasi di daerah terus diselaraskan dengan visi besar membangun ekosistem media yang profesional, konvergen, dan berdaya saing.
Dalam rapat anggota 31 Januari 2026, IGMB Dwikora Putra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua AMKI Bali. Sosok yang lama berkiprah di dunia jurnalistik ini akan memimpin jajaran pengurus bersama Sekretaris I Made Arnyana dan Bendahara K. Andiawan.
Nama Dwikora bukanlah asing di jagat pers Bali. Ia pernah memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali selama dua periode, 2014–2019 dan 2019–2024. Kini, ia juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Bali periode 2025–2030. Pengalaman panjang itu menjadi bekal untuk menakhodai AMKI Bali di tengah arus digitalisasi yang kian deras.
“AMKI Bali akan menjadi wadah kolaborasi media lintas platform—cetak, elektronik, daring, dan multimedia—dalam menghadapi tantangan transformasi digital, disrupsi teknologi, serta dinamika regulasi industri pers,” ujar Dwikora di Kantor Harian Warta Bali, Jalan Kepundung 61 B Denpasar, Jumat (20/2).
Baginya, konvergensi bukan sekadar pertemuan medium, melainkan pertemuan gagasan. Media tak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menyapa dalam ruang digital yang sama, berlomba bukan hanya dalam kecepatan, tetapi juga ketepatan dan tanggung jawab.
Selama lima tahun ke depan, AMKI Bali akan memfokuskan program kerja pada penguatan organisasi dan keanggotaan media lintas platform, pelatihan digitalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, advokasi kebijakan yang berpihak pada kebebasan pers dan keberlanjutan industri, pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah, TNI–Polri, dan sektor swasta, serta peningkatan literasi media demi terciptanya ekosistem informasi yang sehat.
Struktur kepengurusan juga diperkuat sejumlah bidang strategis: organisasi dan keanggotaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kerja sama dan kemitraan, kesejahteraan, hukum dan advokasi, teknologi digital dan media siber, humas, hingga kesekretariatan. Komposisi ini diharapkan menjadi simpul yang merajut solidaritas antar pelaku industri media di Bali.
Dwikora menegaskan, AMKI Bali ingin hadir bukan sekadar sebagai organisasi, melainkan sebagai ruang temu—tempat media saling menguatkan, menjaga marwah profesi, serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional melalui informasi yang berkualitas dan berintegritas.
Di pulau yang kerap disebut surga itu, pers juga memikul tugas menjaga akal sehat publik. Dan dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, AMKI Bali menyalakan satu tekad: agar suara media tetap jernih, adaptif terhadap zaman, namun setia pada etika dan tanggung jawabnya.(Ncank)
