INVENTIF – Di era digital, arus informasi bergerak begitu cepat. Berbagai isu, dugaan, dan tuduhan dapat menyebar luas dalam waktu singkat melalui media sosial maupun berbagai platform komunikasi lainnya. Pro- kontra terhadap berita OTT Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, misalnya.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat dituntut untuk semakin cermat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama yang menyangkut nama baik seseorang atau dugaan pelanggaran hukum.
Belakangan ini muncul berbagai narasi yang mengaitkan sejumlah pihak dengan dugaan kepemilikan aset tertentu maupun dugaan tindak pidana. Terlepas dari siapa pihak yang dimaksud, setiap informasi semacam itu perlu diuji berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan bukan semata-mata berdasarkan asumsi, spekulasi, atau opini yang berkembang di ruang publik.
Dalam sistem hukum Indonesia, setiap dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah dan transparan. Prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, alat bukti yang sah, serta proses peradilan yang adil.
Karena itu, penting untuk membedakan antara dugaan, temuan awal, proses penyelidikan atau penyidikan, dan putusan pengadilan. Keempat hal tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dalam perspektif hukum. Informasi yang masih berada pada tahap dugaan tidak dapat disamakan dengan fakta yang telah dibuktikan melalui proses peradilan.
Dalam konteks pemberitaan maupun diskusi publik, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan kritis terhadap suatu informasi. Misalnya, apakah terdapat data yang dapat diverifikasi? Apakah ada dokumen resmi yang mendukung klaim tersebut? Apakah terdapat hasil audit, temuan lembaga berwenang, atau proses hukum yang sedang berjalan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk memastikan bahwa opini publik dibangun di atas dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip kehati-hatian tersebut juga sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yakni prinsip yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bukan sekadar perlindungan bagi individu, melainkan bagian penting dari sistem hukum yang menjamin keadilan bagi semua warga negara.
Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers tetap memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga disertai tanggung jawab untuk mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan informasi. Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan agar setiap informasi yang dipublikasikan diuji kebenarannya serta disajikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.
Pandangan ini juga relevan dengan berbagai kasus yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk perkara-perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Dukungan terhadap upaya penegakan hukum tentu penting, tetapi penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara juga tidak boleh diabaikan. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang demokratis.
Pada akhirnya, kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang beredar di dalamnya. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta menunggu klarifikasi dan proses hukum yang berjalan sebelum menarik kesimpulan. Dengan cara tersebut, diskusi publik dapat berlangsung secara sehat, objektif, dan tetap menghormati prinsip keadilan bagi semua pihak. (Ncank)
