Kemenag Raih Penghargaan Website AMH 2026, Informasi Publik Makin Kinclong, Akurasi Jangan Cuma Jadi Slogan!
INVENTIF – Di tengah derasnya arus informasi digital, berita bisa berlari lebih cepat daripada fakta dan pencitraan terkadang lebih rajin bekerja daripada pelayanan.
Kementerian Agama (Kemenag) membawa pulang penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa malam (17/11/2026).
Sebuah penghargaan yang patut diapresiasi. Namun, seperti lazimnya sebuah piala, ia lebih pantas menjadi pengingat ketimbang tempat beristirahat. Sebab, website pemerintah bukan sekadar etalase digital untuk memajang prestasi, apalagi monumen virtual tempat institusi berfoto bersama kebanggaan.
Website pemerintah semestinya menjadi jendela informasi yang bening. Masyarakat datang bukan untuk mengagumi kemilau desain, melainkan mencari informasi, kepastian layanan, dan jawaban atas berbagai persoalan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyebut penghargaan tersebut sebagai kebanggaan sekaligus pemacu bagi seluruh jajaran Kemenag untuk meningkatkan kualitas informasi publik.
“Penghargaan ini mudah-mudahan menjadi pemicu dan pemacu buat kita semua untuk terus meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujar Thobib seusai menerima penghargaan di Jakarta.
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan pekerjaan rumah yang tidak sederhana pula. Sebab, meningkatkan kualitas informasi tidak cukup dengan mempercantik tampilan laman, memperbanyak unggahan, atau menyusun kalimat-kalimat manis dalam siaran pers. Informasi harus benar, mudah dipahami, relevan, dan yang paling penting, menjawab kebutuhan masyarakat.
Thobib menegaskan, peningkatan kualitas kehumasan bukan hanya menjadi tanggung jawab jajaran pusat. Humas di tingkat eselon I, kantor wilayah, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) harus bergerak dalam irama yang sama.
Ia berharap seluruh jajaran humas mampu menghadirkan informasi yang lebih komprehensif, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.
Sebab, informasi publik bukan perlombaan siapa paling banyak mengunggah berita. Bukan pula kompetisi siapa paling cepat menerbitkan pernyataan ketika sebuah persoalan menjadi perbincangan. Di era digital, kecepatan memang penting, tetapi ketepatan jauh lebih menentukan.
Jadi, jangan sampai publik keburu mendapatkan informasi dari tempat lain, sementara institusi yang berkepentingan justru sibuk merapikan narasi.
Website Bukan Sekadar Etalase Prestasi
Dalam pengembangannya, Kemenag memperkuat website sebagai kanal komunikasi publik dengan tiga pendekatan utama.
Pertama, kemudahan akses layanan publik. Website dirancang menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mengakses berbagai layanan Kemenag.
Thobib mengatakan, menu layanan sengaja ditempatkan di bagian atas agar pengunjung dapat langsung menemukan informasi yang dibutuhkan.
“Kita sengaja tempatkan menu layanan pada bagian atas agar begitu buka, masyarakat bisa langsung mendapat informasi terkait layanan apa saja yang bisa diakses,” jelasnya.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, kemudahan sesungguhnya bukan sekadar menempatkan menu di bagian atas layar. Kemudahan baru benar-benar terasa ketika masyarakat bisa memperoleh layanan tanpa harus tersesat dalam labirin tautan, istilah birokrasi, dan petunjuk yang terkadang lebih rumit daripada persoalan yang hendak diselesaikan.
Kedua, website dikembangkan sebagai rujukan informasi keagamaan.
Kemenag menyediakan menu Mimbar Agama dan Kamus Keagamaan yang memuat berbagai informasi serta referensi istilah keagamaan. Konten tersebut terus diperbarui agar dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, pengembangan website mengedepankan prinsip inklusivitas.
Informasi keagamaan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu disajikan dalam satu ruang informasi. Website tersebut juga dikembangkan agar ramah bagi penyandang disabilitas.
“Kita sajikan beragam informasi keagamaan. Website ini juga ramah disabilitas,” ungkap Thobib.
Di sinilah makna pelayanan publik diuji. Sebab, inklusivitas bukan sekadar menyediakan menu untuk semua agama, kemudian merasa pekerjaan sudah selesai. Ia harus hadir dalam praktik pelayanan, aksesibilitas, kesetaraan informasi, dan kesediaan negara mendengar kebutuhan kelompok masyarakat yang selama ini kerap berada di pinggir layar.
Jangan sampai keberagaman hanya tampil indah dalam desain website, tetapi kehilangan makna ketika masyarakat berhadapan dengan kenyataan pelayanan.
Thobib memastikan tata kelola website akan terus dikembangkan sesuai harapan masyarakat.
Piala Sudah di Tangan, Pekerjaan Rumah Masih Menunggu
Tidak berhenti pada penghargaan kategori website, Kemenag juga membidik apresiasi pada kategori lain dalam penyelenggaraan AMH berikutnya.
Thobib berharap Kemenag dapat berpartisipasi dalam kategori pengelolaan media sosial, media internal, hingga press release. Menurutnya, penguatan berbagai kanal komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan reputasi Kementerian Agama.
Harapan itu tentu sah. Namun, reputasi institusi sejatinya tidak hanya dibangun dari seberapa bagus media sosial dikelola atau seberapa sering siaran pers diterbitkan. Reputasi juga tumbuh dari kesesuaian antara apa yang disampaikan kepada publik dan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, publik bukan sekadar penonton yang bisa terus-menerus disuguhi kabar keberhasilan. Mereka juga pembaca kritis yang berhak mengetahui persoalan, kekurangan, dan langkah penyelesaiannya.
Dalam pedoman AMH 2026, penilaian kategori website mencakup lima aspek utama, yakni substansi dan nilai publik, strategi pengelolaan website, dampak terukur, tampilan serta pengalaman pengguna, dan aspek etika, akurasi, serta inklusi.
Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa kualitas website pemerintah tidak cukup diukur dari keindahan desain atau banyaknya informasi yang dipublikasikan. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni memastikan informasi benar-benar bermanfaat, mudah diakses, transparan, dan melindungi hak masyarakat.
Pesan senada disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam keynote speech AMH 2026. Ia mengingatkan insan humas pemerintah agar mengutamakan ketepatan dan faktualitas informasi di tengah derasnya penyebaran konten digital.
“Di tengah viralitas tetap mengedepankan ketepatan daripada hanya sekadar cepat,” ujar Meutya.
Pesan tersebut layak menjadi catatan penting bagi seluruh institusi pemerintah. Sebab, di dunia yang semakin gaduh oleh informasi, satu berita keliru bisa melahirkan kegaduhan panjang. Sebaliknya, informasi yang jujur dan terbuka dapat membangun kepercayaan tanpa perlu banyak tepuk tangan.
Penghargaan Terbaik II kategori Website AMH 2026 akhirnya menjadi kabar baik bagi Kemenag. Tetapi, piala itu bukan garis finis. Ia justru menjadi semacam kontrak moral untuk terus memperbaiki kualitas komunikasi publik.
Sebab, ukuran keberhasilan humas pemerintah bukan seberapa banyak penghargaan yang berjejer di lemari kantor, melainkan seberapa besar masyarakat merasa terbantu oleh informasi yang disampaikan.
Website boleh tampil semakin modern, desain boleh semakin memesona, dan penghargaan boleh terus bertambah. Namun, jangan sampai tampilan digital begitu cemerlang, sementara transparansi justru redup.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang paling pandai bercerita tentang dirinya sendiri. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang berani menyampaikan fakta, terbuka terhadap kritik, dan tidak gagap ketika harus menjelaskan persoalan.
Dalam urusan informasi publik, kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan piala. Ia harus dirawat dengan kejujuran. (NM)