INVENTIF – Dilantiknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menambah deretan ketua umum partai politik (Parpol) pendukung pemerintah yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Total 16 menteri di Kabinet Indonesia Maju berlatarbelakang Parpol, dimana empat diantaranya berstatus ketua umum. Komposisi menteri terbanyak berasal dari partai pemenang Pemilu yaitu PDIP dengan jumlah 4 orang, masing-masing Menkum HAM Yasonna Laoly (PDIP), Mensos Tri Rismaharini (PDIP), MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (PDIP), dan Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati (PDIP).
Golkar, NasDem, dan PKB menyusul peringkat terbesar komposisi menteri dengan jumlah masing-masing tiga orang. Tiga sosok yang ditempatkan sebagai menteri yakni Ketua umum Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menpora Zainudin Amali. Sementara tiga menteri dari NasDem yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate. Adapun tiga menteri dari PKB masing-masing Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Partai Gerindra mendapatkan jatah dua orang sebagai menteri yaitu Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. PPP hanya mendapatkan satu kursi menteri PPN/Kepala Bappenas yang ditempati oleh ketua umum Suharso Monoarfa. Terakhir, meski belum lama menyatakan berkoalisi, PAN diberikan kursi Menteri Perdagangan yang dipercayakan kepada Zulkifli Hasan.
Posisi Wakil Menteri tak urung juga banyak dipercayakan kepada elit parpol pendukung, masing-masing adalah Wamendagri John Wempi Wetipo (PDIP), Wamendag Jerry Sambuaga (Golkar), Wamenag Zanut Tauhid (PPP), Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Perindo), dan Wamen ATR Raja Juli Antoni (PSI).
Perombakan kabinet yang lebih didominasi oleh partai politik mendapat kritikan dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Dirinya memandang penempatan posisi dalam reshuffle, khususnya wakil menteri tak lepas dari upaya Presiden Jokowi mengakomodasi para pendukungnya di partai politik. Hanya menyisakan jabatan dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin penempatan wakil menteri baru dinilainya tak akan efektif.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam Trubus adalah dipilihnya politisi PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN. Selain dikhawatirkan tak singkron dengan Hadi Tjahjanto yang berlatarbelakang militer, PSI menurut Trubus saat ini baru hanya dikenal di Jakarta sehingga cenderung tak akan efektif menyelesaikan persoalan tanah di berbagai daerah.
