INVENTIF – Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai menumpuk dan terbengkalai karena terlalu banyak mengurus program di luar tugas polllkok.
Kritik itu disampaikan dalam diskusi publik Kajian Kritis Terhadap Pertahanan Negara yang digelar Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98 (BJORKA 98), Senin (20/4).
Diskusi menghadirkan empat narasumber: Dandy Mahandera, Setyo Purwanto dari Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Ucok Sky Khadafi dari Center For Budget Analysis, dan Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat serta Bandot Malera menjadi moderator.
Dalam diskusi ini, Ucok Sky Khadafi menyebut Kemenhan harus sadar diri dan fokus pada pekerjaan internal.
Menurutnya, modernisasi alutsista dengan perencanaan adaptif terhadap zaman belum punya pola konkret. Arah prioritas menghadapi ancaman militer dan non-militer juga tidak jelas.
Isu lain yang disebut masih terbengkalai: keamanan siber, politisasi TNI, transparansi anggaran, restrukturisasi intelijen, hingga kedaulatan ruang angkasa.
“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka,” kata Ucok.
Ia juga menyoroti postur anggaran Kemenhan.
“Hari ini anggaran pertahanan lebih fokus di TNI AD aja, harusnya melihat kondisi hari ini anggaran itu difokuskan untuk TNI AU dan TNI AL,” tambahnya.
Sedangkan Hari Purwanto yang disapa Petot mengkritik Kemenhan yang terlibat operasi penertiban tambang ilegal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga beking impor mobil pikap urusan Kopdes Merah Putih.
“Bukan menjadi rahasia umum, Kemenhan kita saat ini sudah jauh dari peran, fungsi dan tupoksinya. Cawe-cawe untuk beberapa program pemerintah, Kemenhan telah menjadi aparat penegak hukum. Apakah ini fungsi dari Kemenhan? Dan apa urgensinya bagi Kemenhan?” ujar Hari.
Ia menambahkan, kepentingan abu-abu membuat pemerintah berjalan tanpa mengindahkan konstitusi.
“Kepentingan abu-abu membuat segala sesuatunya menjadi pemerintahan menjadi auto pilot tanpa mengindahkan konstitusi atau UU, sehingga perilaku cenderung korup dan tutup mata,” katanya.
Setyo Purwanto alias Komeng mengingatkan ancaman global seperti perang Ukraina-Rusia dan konflik Israel-USA versus Iran. Menurutnya, pertahanan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah tentara dan alutsista.
“Perang bukan hanya tentang jumlah Tentara dan kecanggihan alutsista semata, bahkan harus lebih melihat pertahanan dalam jangka panjang dari segi yang lain,” kata Setyo.
Forum mendesak Kemenhan kembali ke tugas sesuai UU: merumuskan kebijakan pertahanan dan membina kekuatan pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan RI.
Kemudian Dandy Mahandera menutup diskusi dengan singkat.
“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menumpuk hanya 1 kata Revolusi,” kata aktivis 98 yang juga dikenal sebagai Mahendra Untunggadewa. (RNZ)
