Penyidik Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mendalami kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kasus yang melibatkan PT Bintangdelapan Wahana (BDW) sebagai terlapor sudah di tingkat penyidikan. Penyidik masih menunggu itikad petinggi BDM untuk memenuhi panggilan.
Menurut Pengacara PT Artha Bumi Mining (ABM) Happy Hayati Helmi selaku pihak pelapor, pihaknya sempat memperoleh informasi kalau Penyidik telah memanggil petinggi PT BDM pekan lalu (8/3/2024). Namun, yang bersangkutan tidak hadir.
“Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Peyidikan (SP2HP) No. B/08/III/Res.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2024 yang kami terima dari penyidik Polda Sulteng, Kami mendapat informasi bahwa Direktur Utama PT. Bintangdelapan Wahana (PT.BDW) Hamid Mina tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Kabar yang saya dengar, terlapor meminta pihak kepolisian untuk menjadwal ulang, untuk pemeriksaan di tanggal 20 Maret mendatang,” kata Happy, Senin (18/3/2024).
PT BDW dan PT ABM adalah perusahaan yang sama-sama bergerak di bisnis pertambangan nikel. Kini keduanya sedang berseteru memperebutkan sebidang lahan di di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada 13 Juli 2023, PT ABM melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu (Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana). Surat yang diduga palsu adalah Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor: 1489/30/DBM/2013, tanggal 03 Oktober 2013.
Laporan diajukan ke Polda Sulteng dengan nomor laporan LP/B/153/VII/2023/SPKT/Polda Sulteng. Hingga saat ini, penyidik Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pada 17 Januari 2024, kasus ini dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. SPDP/08/I/RES.1.9./2024/Ditreskrimum Polda Sulteng.
Sebelumnya penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM serta dokumen dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyitaan dokumen tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor 68 Tahun 2024. “Jadi menurut saya kasus ini sudah berjalan sebagai mana mestinya, sudah on the track lah ya,” ucap Happy.
Sengketa Tambang
Kasus ini bermula dari Surat Dirjen Minerba Nomor 1489/30/DBM/2013, tanggal 03 Oktober 2013. Isinya tentang Permintaan Penerbitan IUP atas nama PT Bintang Delapan Wahana (BDW). Dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai dasar hukum perpindahan IUP PT. BDW dari Kabupaten Konawe ke Kabupaten Morowali. Berberkal, Surat Nomor 1489 tadi, PT BDW mengajukan IUP Operasi Produksi (IUP OP) ke Bupati Morowali. Pada 7 Januari 2014, Bupati Morowali menerbitkan surat IUP OP untuk PT BDW.
