Ternyata Kemenag Serius Bentuk Ditjen Pesantren,Nih!
INVENTIF — Di negeri yang hobi membuat lembaga baru setiap kali ada masalah lama, Kementerian Agama kini tengah mematangkan rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.
Rencana ini dibahas serius antara Wakil Menteri Agama, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi’i, dan Wamen PAN-RB Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, Senin (7/10/2025), di Kantor KemenPAN-RB. Ternyata Kemenag serius membentuknya.
Romo Syafi’i menyebut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai “kado Hari Santri 2025”. Sebuah kado istimewa — bukan berupa kitab, bukan beasiswa, tapi struktur baru dalam birokrasi. Karena rupanya, kebahagiaan santri kini juga bisa diukur dari jumlah direktorat.
“Kami berharap Ditjen Pesantren dapat menjadi kado Hari Santri 22 Oktober 2025. Ini bentuk terima kasih bangsa kepada para kiai dan santri,” ujar Romo penuh semangat, mungkin sambil membayangkan berkas izin prakarsa yang sedang menunggu tanda tangan di ruang sebelah.
Menurut Romo, Ditjen Pesantren diperlukan agar fungsi pesantren — pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat — bisa berjalan lebih optimal. Sebuah tekad mulia, meski sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya: apakah santri yang sedang menghafal Alfiyah di pondok juga memikirkan struktur eselon II?
Romo menegaskan, ada lebih dari 42 ribu pesantren dengan 11 juta santri di Indonesia. Jumlah yang besar, tentu, dan semuanya sedang menunggu satu hal penting dari negara: formasi pejabat baru di Jakarta.
“Kini saatnya negara memperkuat perannya secara kelembagaan,” tambahnya — kalimat yang diucapkan hampir di setiap rapat pembentukan lembaga baru sejak Orde Baru.
Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto menyambut hangat gagasan ini. Ia bahkan berjanji segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memproses izin prakarsa. Karena, seperti biasa, di negeri ini setiap ide besar dimulai dari Pokja, notulensi, dan stempel.
“Kami siap memfasilitasi pembentukan Ditjen Pesantren,” kata Purwadi. “KemenPAN-RB akan memastikan proses administratif berjalan lancar.”
Dengan demikian, satu langkah lagi menuju sejarah baru birokrasi Indonesia hampir terwujud: dari ribuan pesantren yang sederhana dan mandiri, kini akan lahir satu lagi “pesantren” baru — di gedung bertingkat, ber-AC, lengkap dengan nomenklatur dan jabatan fungsional.
Sebuah harapan baru bagi negeri yang selalu yakin: setiap masalah spiritual pasti bisa diselesaikan dengan struktur baru. (NMC)