INVENTIF – Di sebuah aula berpendingin udara di jantung Jakarta, kata-kata disusun seperti karangan bunga: rapi, harum, dan—sayangnya—sering kali cepat layu sebelum sampai ke pelosok.
KH.Nasaruddin Umar berdiri di mimbar, menebar janji dengan angka-angka yang gemerlap: triliunan rupiah, ratusan ribu guru, percepatan ini dan penuntasan itu. Simposium pun dibuka, tepuk tangan pun mekar, seolah kesejahteraan bisa ditumbuhkan dari podium.
Namun di ujung negeri, di madrasah yang atapnya lebih akrab dengan bocor daripada perbaikan, angka-angka itu jatuh seperti hujan yang tak pernah menyentuh tanah.
Kementerian Agama, kata mereka, tengah menenun kesejahteraan guru. Benang-benangnya disebut PPG, TPG, dan insentif yang dijanjikan akan setara dengan upah minimum. Sebuah kain indah di atas kertas. Tapi di lapangan, banyak guru binaan justru masih mengenakan pakaian lama: honor yang tak cukup membeli waktu, apalagi masa depan.
Empat ratus ribu lebih guru ditargetkan tersertifikasi dalam dua tahun—sebuah ambisi yang terdengar seperti doa yang dipaksakan menjadi kebijakan. Anggaran Rp11,59 triliun disebut-sebut siap digelontorkan. Angka yang besar, tentu. Tapi bagi guru di pedalaman, angka itu seperti langit: luas, tinggi, dan tak pernah bisa disentuh.
Ironinya, mereka yang disebut “non-ASN”—sekitar 68,8% dari total guru binaan—justru adalah tulang punggung yang diperlakukan seperti bayangan: ada, tapi tak sepenuhnya diakui. Mereka mengajar dengan dedikasi, tapi digaji dengan keraguan. Mereka diminta profesional, tapi dipelihara dalam ketidakpastian.
Di balik kabar “pencairan TPG 87,4%”, terselip 12,6% cerita yang tak sempat masuk siaran pers: guru-guru yang menunggu seperti menunggu hujan di musim kemarau. Verifikasi dokumen, kata birokrasi. Sementara perut tak pernah mengenal istilah administrasi.
Dan ketika disebutkan bahwa TPG Non-ASN sudah cair 100%, publik pun diminta percaya bahwa semua telah baik-baik saja. Padahal, sering kali “cair” hanya berarti “datang sekali”, bukan “cukup untuk hidup berkali-kali”.
Simposium Guru Nasional 2026 disebut sebagai upaya menghilangkan jarak antara pengambil kebijakan dan guru di garis depan. Tapi jarak itu bukan sekadar geografis—ia adalah jurang realitas.
Di satu sisi, kebijakan dirumuskan dengan bahasa tinggi dan anggaran besar. Di sisi lain, guru di pelosok masih menghitung sisa uang transport pulang dengan cermat, berharap cukup untuk esok hari.
Madrasah, kata Menteri, adalah bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebuah pernyataan yang benar secara historis, namun terasa getir secara praktis. Sebab jika benar ia bagian integral, mengapa nasib guru-gurunya terasa seperti catatan kaki?
Barangkali masalahnya bukan pada niat, tapi pada cara negara memaknai pengabdian. Guru diminta terus mengabdi, seolah kesejahteraan adalah bonus, bukan hak. Seolah dedikasi bisa menggantikan dapur yang tetap harus mengepul.
Di negeri ini, guru sering kali dimuliakan dalam pidato—dan dilupakan dalam perhitungan.
Dan simposium pun ditutup, lampu-lampu dimatikan, janji-janji disimpan rapi dalam dokumen resmi. Sementara di pelosok, seorang guru kembali mengajar esok pagi, dengan kapur yang menipis dan harapan yang, entah mengapa, masih ia pelihara.
