Makassar – Kementerian Agama kembali menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bisa dilakukan lewat jalur kenegaraan, tetapi juga melalui ruang-ruang kuliah yang bau spidol boardmarker.
Empat Universitas Islam Negeri (UIN)—Alauddin Makassar, Sumatera Utara, Sunan Ampel Surabaya, dan Syarif Hidayatullah Jakarta—dipilih menjadi arena diskusi internasional tentang Gaza dan perdamaian dunia, Senin (17/11/2025).
Seminar perdana berlangsung di UIN Alauddin Makassar dengan tema yang sangat akademik namun juga sangat politis: “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.” Judul yang, menurut beberapa peserta, “sudah menjawab semua pertanyaan bahkan sebelum seminar dimulai.”
Acara dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sekaligus menjadi Keynote Speaker pertama—karena, tentu saja, siapa lagi yang lebih layak membuka forum tentang inisiatif yang digagasnya sendiri?
Turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta sebagai Keynote Speaker kedua, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia kini memiliki dua varian energi: diplomasi resmi dan diplomasi kampus.
Para narasumber internasional seperti Prof. Robert W. Hefner dari Boston University dan jurnalis Palestina Revda Selver Iseric turut hadir, memperkuat kesan bahwa forum ini memang internasional—meski peserta tetap berharap panitia menyediakan snack lebih dari sekadar risol.
Pernyataan Presiden Prabowo Menggema Global
Dalam pidatonya, Menteri Agama menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo di forum PBB telah “menggema hingga luar negeri.” Bahkan, menurutnya, beberapa negara menyebutnya sebagai the Prabowo’s solution dan sebagian lagi menyamakan beliau dengan the second Soekarno.
“Banyak yang menelepon saya,” ujar Menag. “Saya tidak tahu mereka benar-benar kagum atau hanya ingin memastikan nomor saya masih aktif.”
Lebih jauh, Menag menegaskan bahwa Presiden Prabowo menawarkan dukungan lengkap, termasuk kesiapan mengirim 20.000 pasukan perdamaian jika diperlukan. “Kelengkapan paket dukungan ini membuat beberapa negara bertanya-tanya apakah Indonesia sedang ikut tender proyek perdamaian global,” candanya.
Wamenlu: Dukungan Indonesia Kepada Palestina Sudah Dipesankan Konstitusi Lama Sekali
Wamenlu Anis Matta kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina bukan hanya karena isu kemanusiaan, tetapi juga karena “amanat konstitusi”—amanat yang, sepertinya, tidak pernah kedaluwarsa.
Ia memaparkan bantuan terbaru Indonesia: US$12 juta untuk dapur umum di Gaza dan total US$36 juta untuk bantuan sejak konflik terbaru pecah. Selain itu, 1.200 ton bantuan kemanusiaan telah dikirim lewat udara, “karena kalau lewat darat, kita tahu sendiri, bisa mampir di tempat yang tidak seharusnya.”
Wamenlu juga menyebut inisiatif Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB, menegaskan bahwa ini adalah langkah yang belum pernah diambil pemerintahan sebelumnya.
“Ini bukan hanya sejarah,” katanya. “Ini juga PR besar bagi logistik kita.”
Kampus Jadi Arena Diplomasi: Dari Ruang Seminar ke Meja Kebijakan
Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis, mengungkapkan bahwa ide forum internasional ini datang langsung dari Menteri Agama yang menelponnya pagi-pagi.
“Pagi sekali,” tegasnya, “bahkan sebelum saya sempat menyeruput kopi.”
Menurutnya, seminar ini bertujuan menerjemahkan diplomasi Presiden Prabowo ke dalam bahasa akademik. “Sejak pidato beliau di PBB, dunia seperti berhenti sejenak mendengarkan. Nah, tugas kami di kampus adalah membuat dunia berhenti sedikit lebih lama,” ujarnya.
Forum ini juga menghasilkan rekomendasi akademik yang akan diserahkan kepada pemerintah. Dengan serius namun tetap puitis, Hamdan menutup sambutannya dengan kutipan Einstein: “Perdamaian tidak mungkin dipelihara dengan kekerasan. Perdamaian dapat diraih hanya dengan pemahaman.”
Sementara para peserta mengangguk, sebagian lain sempat mencari kutipan itu di Google untuk memastikan keasliannya. (NMC)
