INVENTIF – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas sebagai salah satu janji utama Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini tengah menuai polemik.
Didesain menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), implementasi program ini justru memunculkan berbagai persoalan serius, mulai dari persoalan pendanaan, keterlambatan pembayaran, hingga dugaan ketidaksiapan administratif.
Alih-alih menjadi solusi jangka panjang atas problem gizi anak-anak Indonesia, MBG kini disebut-sebut sebagai program yang ‘tekor asal kesohor’.
Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai kisruh ini sebagai tanda dari ketergesaan politis tanpa perencanaan fiskal yang matang.
Pada tahap awal, pemerintah mengusulkan anggaran Rp71 triliun untuk pelaksanaan program ini. Namun dalam waktu singkat, angkanya melonjak drastis hingga Rp171 triliun.
Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak karena tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas fiskal yang sepadan.
Menurut data APBN Kita edisi Maret 2025, penerimaan negara hanya mencapai 10,5 persen dari target, dengan kontraksi lebih dari 20 persen dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Tekanan utama berasal dari penurunan pendapatan pajak dan pelemahan harga komoditas global.
“Program ini bukan dibangun dari kekuatan fiskal yang solid, tapi dari ilusi politik populis,” ujar Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Minggu (20/4).
Kisruh paling mencolok terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan. Dimana sebuah dapur komunitas yang telah menyalurkan lebih dari 65 ribu porsi makanan kini menghadapi beban utang akibat belum dibayarnya dana operasional dari pihak penyelenggara.
Ironisnya, mereka justru ditagih oleh yayasan mitra untuk membayar biaya logistik dan wadah makanan (ompreng).
Ini, imbuh Achmad menjadi simbol dari persoalan moral hazard yang membayangi MBG. Negara memproyeksikan citra sosial yang mengharukan, namun menanggung beban pelaksanaannya kepada aktor-aktor kecil tanpa kepastian anggaran.
Masalah lain yang turut disorot adalah skema pembayaran melalui sistem reimburse, di mana para mitra pelaksana terlebih dahulu menalangi seluruh biaya operasional. Skema ini dianggap memberatkan bagi yayasan kecil dan dapur komunitas yang tidak memiliki cadangan modal memadai.
“Skema ini mungkin bisa dijalankan oleh korporasi besar, tapi jelas tidak cocok untuk kelompok masyarakat sipil yang selama ini menjadi tulang punggung program sosial,” ucap Achmad.
Tak sedikit mitra pelaksana yang memilih mundur karena beban keuangan yang tak tertanggulangi. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka narasi sosial MBG sebagai gerakan gotong royong masyarakat akan kehilangan pijakan nyata.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah melakukan moratorium terhadap program ini. Evaluasi menyeluruh diperlukan, mulai dari perencanaan anggaran, sistem logistik, skema pembayaran, hingga mekanisme pengawasan yang jelas.
“Pengawasan memang penting, tapi lebih penting lagi adalah kepastian anggaran. Apa gunanya melibatkan Kejaksaan Agung jika sejak awal fondasi fiskalnya tidak kuat?” kritik Achmad.
Ia juga menegaskan bahwa keberlanjutan program MBG hanya mungkin dicapai apabila didukung oleh struktur fiskal yang sehat. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang berisiko menambah utang negara atau memangkas program prioritas lain.
Program MBG sejatinya membawa tujuan mulia. Namun dalam pelaksanaannya, ia kini menghadapi tantangan kredibilitas dan risiko membebani keuangan negara.
Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dituntut bersikap realistis dan rasional dalam mengeksekusi janji kampanye.
Tanpa reformasi struktural dan keterbukaan informasi kepada publik, program ini dikhawatirkan justru menjadi bumerang dalam jangka panjang, baik dari sisi anggaran maupun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
“Indonesia tak bisa terus membakar anggaran hanya demi pencitraan. MBG butuh akal sehat fiskal, bukan sekadar semangat sosial,” pungkas Achmad. (RNZ)
Kalau kamu ingin versi berita ini disesuaikan untuk desk ekonomi, hukum, atau Pilkada, bisa aku bantu sesuaikan juga.
