INVENTIF — Di jantung Ranah Minang, di sebuah auditorium megah milik Universitas Negeri Padang, gema suara Gus Irfan menyelinap ke telinga para hadirin—lembut tapi tegas, seperti desir angin yang membawa pesan dari Tanah Haram.
KH Moch. Irfan Yusuf, sosok yang tak hanya dikenal sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), tapi juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama, berdiri dengan wibawa sederhana, menyampaikan satu perkara genting: pengesahan Rancangan Undang-Undang Haji bukan lagi soal prosedur, tapi urusan masa depan ibadah paling agung umat Islam Indonesia.
“Kita berpacu dengan waktu. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jadwal. Agustus, kontrak harus mulai ditandatangani. Maka RUU Haji harus segera menjadi Undang-Undang,” tuturnya—suara yang mengandung urgensi, sekaligus harapan.
Duduk sebagai narasumber dalam Kuliah Umum bertajuk “Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi”, Gus Irfan menjelaskan bahwa transformasi pelayanan haji tak mungkin tercapai jika regulasi masih dibebani keraguan dan keterlambatan.
Ia menjabarkan bagaimana BP Haji telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi—mengharmonikan kebijakan, menyusun ulang garis waktu, dan menyiapkan fondasi teknis agar penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan tanpa cela.
“Tidak bisa parsial. Semua pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam irama yang telah ditentukan. Karena ini bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga wajah kita di hadapan dunia,” ujarnya.
Dengan napas yang mengandung semangat kebangsaan dan keumatan, Gus Irfan menyebutkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai jantung dari visi BP Haji ke depan, sebuah trilogi yang bukan hanya teknokratik, tapi juga filosofis.
Pertama, sukses ritual, memastikan setiap jemaah dapat menunaikan ibadahnya dalam ketenangan dan kekhusyukan, tanpa kekurangan satu pun syarat.
Kedua, sukses ekosistem ekonomi, menjadikan haji bukan sekadar ibadah, tetapi motor penggerak sektor-sektor strategis: dari UMKM halal, industri logistik, hingga keuangan syariah yang menopang umat.
Dan ketiga, sukses peradaban dan keadaban, di mana setiap jemaah pulang bukan hanya membawa kenangan suci, tapi menjadi duta Islam rahmatan lil ‘alamin yang santun, toleran, dan penuh welas asih.
Dalam satu momen, ia menyinggung pentingnya revisi UU Haji yang adaptif terhadap arah kebijakan Arab Saudi. “Diperlukan kelembagaan yang tak hanya kuat secara administratif, tapi juga visioner secara kultural,” tandasnya.
Gus Irfan tak menutup pidatonya dengan angka atau jargon. Ia menutupnya dengan harapan. Sebuah doa yang ditanam dalam benak para akademisi muda dan para pejabat yang hadir: bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar soal logistik, tapi tentang menyempurnakan takdir ruhani sebuah bangsa.
Dan dari bumi Padang yang basah oleh sejarah dan semangat, langkah menuju Baitullah pun dimulai—dengan regulasi, dengan ilmu, dan dengan niat yang teramat suci.(BB)
