INVENTIF – Di antara hiruk-pikuk suara digital yang seringkali menyesakkan — dari gaduh TikTok sampai debat kusir di ruang komentar YouTube — ada satu kanal yang memilih jalan sunyi, namun tetap bersuara lantang: “Dear President”.
Seratus episode telah mereka tempuh. Seratus kali mereka mengetuk pintu istana, bukan dengan gemuruh demonstrasi atau surat terbuka yang penuh tanda tangan, melainkan lewat suara: 10 hingga 15 menit per episode, tanpa jeda iklan, tanpa polesan retorika. Hanya tiga jurnalis — Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F. Yudo — berbicara seperti rakyat biasa yang menulis surat harian kepada pemimpinnya. Bukan surat cinta, tapi juga bukan kebencian. Ini adalah suara dari ruang tengah rumah Indonesia: jujur, lugas, dan penuh kasih sayang yang getir.
“Sebetulnya kami bikin ini karena cuma pengen ngomong sama Presiden. Kita enggak peduli ditonton atau tidak — asal Presiden dengar, itu sudah cukup,” kata Nugroho — seperti orang yang tahu bahwa dalam dunia bising, ketulusan adalah keberanian yang langka.
Tidak ada narasumber. Tidak ada selebritas. Tidak ada bumbu politik partisan. Yang ada hanya pengalaman dan intuisi jurnalistik, dibalut nalar sehat dan data pemerintah yang tersedia di ruang publik. Format ini bukan untuk mengejar trending, tapi untuk menyentuh nurani pemegang kuasa tertinggi di republik ini.
Setiap episode “Dear President” adalah cermin kecil yang diarahkan ke wajah kekuasaan. Mereka tidak menunjuk-nunjuk, tapi juga tidak menunduk. Dari isu Kemampuan Dasar Militer (KDM) yang terdengar sepele tapi menyimpan keresahan, hingga kebijakan kolosal seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kadang terasa seperti mimpi terlalu mahal — semua dibahas tanpa pretensi.
Pada episode ke-100, mereka angkat bicara soal beras oplosan. Bukan sekadar tentang karung yang dicampur, tapi tentang data yang tampak tak sinkron, dan petani yang lagi-lagi diposisikan sebagai tersangka abadi.
“Kalau beras lama dilepas ke pasar, itu justru sumber utama beras oplosan,” ujar Nugroho dengan tenang, tapi nadanya menggigit.
“Kami pakai data pemerintah. Produksi 30 juta ton, kebutuhan 22 juta ton. Harusnya kita surplus. Tapi kenapa masih impor?” sambung Haris — seolah ingin mengajak Presiden untuk ikut membuka kalkulator dan nurani secara bersamaan.
Didi menutup dengan kalimat yang seperti disisipkan dari hati seorang jurnalis yang muak dengan konten pengalihan dan adu-domba: “Kami bukan tukang gibah. Kami tahu prioritas.”
Seratus episode bukan soal jumlah, tapi soal konsistensi. Di saat banyak media memilih viral daripada valid, “Dear President” tetap setia pada misi sunyinya: berbicara kepada Presiden, dengan atau tanpa penonton. Mereka bukan penghasut, bukan penghibur, bukan pencitra. Mereka adalah suara rakyat yang dituturkan dengan bahasa jurnalis — bukan untuk menekan, tetapi untuk mengingatkan. Bukan untuk mencaci, tetapi untuk menjaga arah kapal besar bernama Indonesia.
“Efektif atau tidak, kami tidak tahu pasti. Tapi kami peduli. Kalau Presiden mendengar, itu bonus,” tutup Haris, seperti seseorang yang menulis surat lalu melemparkannya ke laut — dengan harapan, bukan kepastian, bahwa ia akan sampai ke tangan yang dituju.
Dan mungkin, dari antara gelombang podcast yang tak terhitung, suara ini memang sedang menuju telinga yang seharusnya mendengar. ( BB)
