INVENTIF — Pemerintah akhirnya memperbolehkan masyarakat melaksanakan umrah mandiri.
Ini sebuah istilah yang terdengar gagah, tapi dalam praktiknya tetap membuat jamaah bergantung pada tangan-tangan lembut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini sejatinya mengikuti langkah pemerintah Arab Saudi yang membuka akses umrah langsung bagi jamaah. Namun, di tanah air, “mandiri” tampaknya masih memerlukan pendampingan penuh—mirip seperti anak kos baru pertama kali belanja di pasar Timur Tengah.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengakui banyak keluhan datang dari para pengusaha travel. Mereka resah, khawatir umat akan berangkat tanpa mereka. Tapi tenang, kata sang menteri, masyarakat Indonesia belum sampai pada level “mandiri total” dalam beribadah lintas negara.
“Karakter masyarakat kita tidak seperti itu. Mereka tetap butuh PPIU. Kalau pun ada yang berangkat sendiri, jumlahnya kecil sekali,” ujar Gus Irfan dengan nada menenangkan, seperti guru pesantren yang tahu santrinya belum bisa masak mi instan tanpa tutorial.
Menurut pengamatan Kementerian Haji dan Umrah, jamaah yang mencoba berumrah mandiri ternyata tetap tak benar-benar mandiri. Mereka masih menggunakan jasa PPIU untuk mengurus visa, tiket, hotel, hingga panduan doa.
Singkatnya: mandiri, tapi jangan benar-benar sendiri.
“Mereka yang mengurus visa sendiri pun jumlahnya kecil dan biasanya sudah berpengalaman,” tambah Gus Irfan, seolah memberi pengakuan bahwa kemandirian di dunia ibadah masih jadi barang langka di negeri berpenduduk 270 juta jiwa ini.
Namun, Gus Irfan tetap memberi nasihat bijak. Umrah, katanya, bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan budaya. Perbedaan bahasa, sistem, hingga cuaca bisa membuat jamaah “mandiri” mendadak bingung mencari arah kiblat.
“Saran kami, tetap berkonsultasi dengan PPIU sebelum berangkat,” ujarnya.
Sebab di dunia modern ini, bahkan untuk mandiri pun kita butuh bimbingan. (NMC)
