INVENTIF — Di tengah hiruk-pikuk Muktamar yang beberapa hari terakhir lebih sering memperdengarkan suara pagar, teriakan, dan rebutan ruang, keputusan tertinggi Nahdlatul Ulama justru lahir dari sebuah musyawarah yang nyaris tanpa suara.
Minggu (30/8/2026) malam, di Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Hasbullah, sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menuntaskan tugas yang diwariskan tradisi: memilih Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026–2031. Hasilnya, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya memegang tongkat kepemimpinan Syuriah PBNU.
Mekanisme AHWA diawali melalui Sidang Pleno IV Muktamar ke-35 NU, ketika peserta memilih sembilan kiai yang menjadi anggota AHWA berdasarkan tabulasi suara. Dari sembilan nama itulah musyawarah berlangsung untuk menetapkan Rais Aam sekaligus merumuskan tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU.
Keputusan tersebut diumumkan oleh KH Anwar Iskandar setelah musyawarah para anggota AHWA selesai dilaksanakan.
Rais Aam merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur Syuriah PBNU.
Jabatan ini memikul amanah menjaga arah keagamaan jam’iyyah, memberikan panduan, serta mengawasi jalannya kebijakan organisasi agar tetap berpijak pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah.
Konon, musyawarah berlangsung khidmat, penuh adab, dan saling menghormati. Sebuah pemandangan yang terasa kontras dengan riuhnya arena Muktamar di luar ndalem. Seolah NU sedang mengingatkan, bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari mikrofon yang paling keras, melainkan dari percakapan yang paling teduh.
Terpilihnya kembali KH Miftachul Akhyar menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Syuriah PBNU untuk lima tahun ke depan. Amanah itu diharapkan menjadi penuntun perjalanan Nahdlatul Ulama dalam memperkuat khidmah kepada umat, tanpa kehilangan akar tradisi yang selama ini menjadi ruh organisasi. (NM)
