INVENTIF – Pengamat militer Anton Aliabbas mendorong para capres (calon presiden) bahas persoalan kesejahteraan anggota TNI – Polri saat debat di tanggal 7 Januari 2024 mendatang, khususnya perihal gaji yang seyogianya berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), hingga tunjangan kinerja yang tak diterima 100 persen.
Anton mengemukakan, saat ini personal TNI-Pori yang tergolong perwira tinggi menerima gaji setara dengan ASN golongan 4. Berikutnya berturut-turut, perwira menengah dan Pama dalam kategori golongan 2, Bintara golongan 2 dan Tamtama di golongan 1. Secara tegas Anton mengutarakan personel TNI–Polri memiliki karakter berbeda dengan ASN pada umumnya. Selain acapkali berhadapan dengan maut, personel TNI–Polri juga diharuskan bersiaga 24 jam setiap harinya. Guna mewujudkan profesionalisme, Anton pun menantang para capres untuk menawarkan ide spesifik menyangkut kesejahteraan anggota TNI-Polri dalam debat capres mendatang.
“Yang kita harus bangun di debat Capres ini, harus berani mengexercise bagaimana formulasi ketika kita bicara tentang penggajian personel TNI-Polri. Sudah semestinya dibedakan dengan ASN,” kata Anton kepada INVENTIF, Senin (1/1/2024).
“Kenapa? Karena karakternya berbeda, jangan disamakan karakternya dengan ASN. Pengabdiannya berbeda,TNI-Polri harus tetap siaga 24 jam setiap hari. Kalaupun ada kenaikan tunjangan itu lain soal, Ini soal penggajian. Kenapa gaji? Iya karena tunjangan itu bisa naik turun, kalau gaji kan enggak,” timpalnya.
Menyangkut tunjangan diterima personel TNI–Polri diakui Anton memang ada perbaikan berupa kenaikan. Namun perhatian pemerintah mengenai hal itu dinilainya belum maksimal lantaran nilai diterima hanyalah berkisar 70 persen. Hal itu berbeda dengan para ASN yang bertugas di Kementerian Keungan ataupun Kementerian Sekretariat Negara. Anton pun menyoroti Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dipandangnya tak mampu memperjuangan tunjangan kinerja diterima 100 persen oleh anggota TNI.
“Sampai sekarang TNI-Polri itu gak pernah dapat tunjangan 100 persen dan itu tidak diprioritaskan. Kenapa Gak bisa? Kenapa Kemenkeu bisa, kenapa Setneg bisa. Kalau gaji gak bisa, tukin 100 persen. Apakah selama ini Capres 02 pernah menyuarakan naik 100 persen di Kementerian Pertahanan dan TNI? TNI-Polri nomenklaturnya berbeda, dasar apa yang mendasari tunjangan kinerja diterima 70 pesen,” ucap dosen Universitas Paramadina ini.
Selain menyangkut kesejahteraan personel TNI-Pori, Anton berharap para capres juga membahas kerentanan korupsi di proyek pengadaan alat pertahanan dan keamanan (Alpahankam). Ia menyebut berdasarkan survei risiko korupsi di sektor pertahanan yang dilakukan Transparency International, Indonesia masuk dalam kategori tingkat risiko korupsi tinggi.
Dalam laporan Government Defence Integrity Index tahun 2015 dan 2020, Indonesia tetap masuk dalam kategori D atau berisiko tinggi korupsi. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini menyampaikan kerawanan korupsi salah satunya karena pengadaan alpalhankam sering dikaitkan dengan kerahasiaan dan sensitif.
“Isu pemberantasan korupsi di sektor pertahanan dan keamanan ini menjadi isu krusial yang harus dibahas dalam debat Capres. Tidak ada satu pun dokumen visi dan misi peserta Pilpres 2024 yang menyinggung isu ini,” tukas mantan jurnalis yang meraih gelar MSc in Counterterrorism di Cranfield University, Inggris ini UK.
Topik lain yang dianggap penting dibahas dalam debat capres mendatang menurut Anton adalah perihal pembangunan kekuatan pertahanan. Para Capres didorong mengelaborasi ide pembangunan kekuatan pertahanan dikaitkan secara utuh dengan perkembangan lingkungan strategis di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) serta ancaman perang yang bersifat lintas dimensi dan domain.
Hal lain yang tak kalah penting dijabarkan oleh para capres dalam debat mendatang ditekankan Anton menyangkut keberlanjutan visi poros maritim dunia. Semua visi misi capres saat ini dinilai Anton tidak ada yang secara eksplisit ingin melanjutkan visi poros maritim dunia. Padahal menurutnya secara esensi, visi ini menjadi penting sebagai pengakuan bentuk negara Indonesia. Evaluasi dari visi poros maritim dunia juga menjadi krusial mengingat hal tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan.
Seperti diketahui, sesuai agenda KPU, calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan kembali berdebat di tanggal 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yang diselenggarakan KPU menyangkut Pertahanan, Ketahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.
