INVENTIF – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menyebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bernama INA Digital, memudahkan masyarakat. Sistem berbasis integrasi data masyarakat itu membuat pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas.
Sehingga Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangatlah efisien. Terlebih saat ini, perkembangan teknologi informasi harus pula diselaraskan dengan sistem kerja pemerintah.
“Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” kata Budi Arie, dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Adanya keterpaduan dan interoperabilitas layanan INA Digital dengan sebutan program GovTech telah diresmikan Presiden Jokowi pada 27 Mei 2024. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik menjadi pola negara maju yang tidak merepotkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
Sehingga Budi Arie menjelaskan integrasi sejumlah pelayanan pemerintah pada satu portal, dapat memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Sejumlah layanan yang diintegrasikan itu, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
“Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” ujarnya.
Perlu diketahui, INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi. Tidak hanya memberikan layanan data administrasi, kesehatan, pendidikan, namun layanan itu juga memberikan informasi hasil rekrutmen terbaru.
Menkominfo menjelaskan pelayanan publik melalui INA Digital membutuhkan migrasi data ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital.
Transformasi digital itu akan dioperasional melalui Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, Budi Arie mengatakan pihaknya sedang mempercepat pembangunan dua PDN lain sebagai dukungan integrasi layanan publik digital.
“Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,” kata Budi Arie.
