INVENTIF – Hari ini, suasana Kejaksaan Agung jadi lebih “hijau”. Ada apa?
Yang pasti, itu bukan karena ada program penghijauan, melainkan karena Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, datang membawa laporan soal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kajari Lingga, Amriyata, S.H., M.H, Kamis, 25 September 2025.
Dalam laporan itu, setidaknya ada tiga “pohon masalah” yang disorot. Ironisnya, salah satunya benar-benar soal bonsai – kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bonsai yang diduga melibatkan istri Bupati Lingga. Hingga kini, bonsai itu tetap kokoh: diam, tak bergeming, dan tak pernah digoyang oleh Kajari.
Kasus Jembatan yang Lebih Cepat dari Cahaya
Sementara bonsai dibiarkan tumbuh bebas, kasus pembangunan Jembatan Marok Kecil justru diperlakukan seolah-olah itu kasus pencurian sandalnya hakim. Kajari Lingga langsung melakukan sidak, penggeledahan, sampai menahan pejabat PPK bernama JA. Masalahnya, kerugian negara belum dihitung, tapi tersangka sudah ditetapkan. Logikanya sederhana: kalau belum tahu berapa uang yang hilang, apa iya malingnya sudah bisa ditahan?
Lebih janggal lagi, diduga sang Wakil Bupati yang dulu jadi Kadis PUPR malah melenggang bebas. Rupanya hukum memang punya kaca mata khusus: bisa rabun ke atas, tapi sangat jeli ke bawah.
Hibah Rp2,3 Miliar: Hadiah atau Tali Asih?
Tak berhenti di situ, laporan juga menyebut Kajari Lingga diduga menerima hibah Rp2,3 miliar dari APBD Kabupaten Lingga. Katanya sih untuk pembangunan fasilitas Kejaksaan. Tapi masyarakat bertanya: apakah itu fasilitas umum, atau sekadar mempercantik halaman belakang?
Gerakan Perubahan mendesak Jaksa Agung segera mencopot Kajari Lingga. Alasannya jelas: agar hukum kembali tegak, bukan bengkok seperti bonsai yang dibentuk sesuai selera pemiliknya.
“Jangan sampai Kejaksaan Negeri berubah jadi Kebun Bonsai. Indah dipandang, tapi bengkok semua,” sindir Muslim Arbi dengan getir saat ditemui disekitaran Kejaksaan Agung. ( NMC)
