INVENTIF – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap suara parlemen lebih didengarkan pada forum-forum internasional, khususnya perihal isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
“Hal ini bisa dilakukan dengan mengundang para Speakers Parlemen pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September setiap tahunnya atau pada event-event besar PBB lainnya,” kata Puan di sela-sela pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid di Jakarta, Kamis (26/05/2022).
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. Puan menegaskan, sinergi lebih besar antara PBB dengan parlemen akan meningkatkan dukungan politik, membantu implementasi, dan mendiseminasi berbagai program PBB. Di samping itu menurutnya, PBB akan mendapatkan masukan dari parlemen bagi perbaikan program PBB di masa depan.
Pada pertemuan itu, Puan pun membicarakan soal Indonesia yang tahun ini memegang Presidensi G20. Sejalan dengan forum tersebut, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah The Eighth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) pada 6-7 Oktober 2022, di Gedung DPR RI Jakarta.
“Pelaksanaan P20 diharapkan dapat memberi masukan bagi G20 dan memberikan perspektif parlemen dalam pembahasan agenda G20. Saya mengharapkan dukungan dan masukan PBB terhadap pelaksanaan P20 tahun 2022,” ungkap Puan kepada Abdulla Shahid.
Mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, Puan menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen besar terhadap isu-isu tersebut. Seperti telah diketahui, Indonesia telah memiliki Presiden dan Ketua DPR perempuan, serta banyak menteri, kepala daerah, dan anggota dewan yang datang dari kaum perempuan.
Puan menyinggung bagaimana perjuangan Indonesia membuat berbagai kebijakan dan produk hukum untuk mendukung perempuan. Salah satunya dicontohkan Puan yaitu pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai dukungan bagi perlindungan perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. “Hal ini menjadi terobosan penting pengaturan hukum acara yang komprehensif serta pengakuan dan jaminan hak korban,” tukas Puan berharap komitmen Indonesia terhadap perlindungan perempuan mendapat dukungan di tingkat internasional. “Saya tahu Presidency of Hope dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB saat ini juga berisi perkuatan kesetaraan gender. Karenanya saya siap untuk bekerjasama dengan Yang Mulia untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional, termasuk pada pembahasan P20,” timpalnya.
Indonesia diketahui menjadi tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7 yang berlangsung di Bali pada tanggal 23 Mei hingga 28 Mei 2022. Kedatangan Abdulla Shahid dipandang Puan menunjukkan komitmen terhadap isu pengurangan risiko bencana. “Saya mendukung kepemimpinan bapak Abdulla Shahid pada Sidang Majelis Umum PBB yang membawa visi Presidency of Hope, yang ingin membawa harapan dan optimisme dunia keluar dari krisis,” kata Puan.
Puan berharap Sidang Majelis Umum PBB di bawah kepemimpinan Abdulla Shahid dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang sedang menghadapi krisis multidimensi. Puan merinci tantangan itu mulai dari krisis terkait pandemi Covid-19, ekonomi dan inflasi, perubahan iklim, pangan, energi, dan ketegangan geopolitik. “Saya berpandangan bahwa krisis global saat ini memerlukan respons global. Kita harus meningkatkan komitmen akan kerjasama internasional, multilateralisme untuk membangun respons global,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Puan menyinggung mengenai parlemen yang memiliki peran penting untuk memberi dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan berbagai kesepakatan internasional. Dukungan politik di dalam negeri itu, disebutnya, akan memperkuat legitimasi bagi komitmen internasional. “Parlemen juga berperan dalam implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri melalui ratifikasi dan dukungan konstituen pada berbagai kesepakatan internasional,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. (Yar)
