INVENTIF — Di saat dunia sibuk menambal kerusakan bumi dengan seminar dan istilah akademik yang kian tebal, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Mesir membawa mandat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dua agenda strategis diusung sekaligus: membahas pembukaan cabang Universitas Al-Azhar di Indonesia, serta menyampaikan pidato kunci tentang ekoteologi—sebuah konsep teologis tentang penyelamatan lingkungan yang kerap terdengar megah, meski realitas ekologinya terus memburuk.
Sebelum keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (18/1/2026), Menag menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait kerja sama pendidikan Islam global.
“Akan menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden terkait kemungkinan bekerja sama dengan Al-Azhar di Indonesia sebagaimana pernah dibahas dalam pertemuan bilateral beberapa negara Muslim,” ujar Menag.
Gagasan pembukaan cabang Al-Azhar di Indonesia disebut sebagai solusi praktis bagi mahasiswa Asia Tenggara yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Mesir. Menurut Menag, sudah saatnya Al-Azhar “dibantu” dengan membuka cabang di Indonesia—sebuah pernyataan yang terdengar seperti bantuan kemanusiaan, meski yang dibantu adalah salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia.
“Sudah waktunya Al-Azhar itu dibantu dengan membuka cabang di Indonesia, sehingga anak-anak Asia Tenggara tidak perlu ke Mesir. Cukup ke Indonesia, sementara dosen-dosen Al-Azhar dan fasilitas pembelajarannya disiapkan di sini,” tutur Menag, seolah memindahkan pusat keilmuan lintas abad hanyalah soal logistik dan tiket pesawat.
Alasan lain yang dikemukakan adalah kondisi Mesir yang dinilai semakin kewalahan. Menag menyebut negara tersebut tengah menanggung beban pengungsi, lonjakan mahasiswa internasional, serta tekanan ekonomi. Dalam narasi ini, Indonesia tampil sebagai penyelamat akademik—negara berkembang yang siap menampung limpahan beban global, setidaknya di atas kertas kerja sama.
“Mesir sekarang overloaded,” kata Menag, singkat namun padat, seakan masalah struktural sebuah negara bisa diselesaikan dengan membuka kampus cabang ribuan kilometer jauhnya.
Menariknya, rencana ini disebut mendapat dukungan dari sejumlah negara sahabat seperti Qatar, Abu Dhabi, dan Yordania. Skema kerja sama yang disiapkan pun terdengar ambisius: mulai dari dual degree, joint faculty, hingga sistem pengajaran langsung oleh dosen Al-Azhar di Indonesia.
Sebuah lompatan besar yang, jika terwujud, akan mengubah peta pendidikan Islam global—atau setidaknya menambah daftar proyek besar yang menunggu realisasi.
Ekoteologi: Menyelamatkan Bumi Lewat Mimbar Global
Selain urusan kampus, Menag juga dijadwalkan menjadi keynote speaker dalam seminar internasional tentang ekoteologi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kehadiran ini, menurut Menag, merupakan mandat langsung Presiden RI untuk menyampaikan pandangan Indonesia tentang hubungan agama dan pelestarian lingkungan.
“Atas izin Bapak Presiden, ada undangan yang sangat terhormat yang diberikan kepada kita sebagai keynote speech di dalam seminar internasional tentang ekoteologi,” ujar Menag, menegaskan posisi Indonesia sebagai juru bicara moral dunia—setidaknya dalam forum akademik.
Menag menyatakan bahwa konsep ekoteologi Indonesia kini menjadi sorotan global. Isu ini sebelumnya dibahas dalam forum lintas agama di Vatikan dan mendapat respons positif dari para pemimpin keagamaan internasional.
“Dianggap paling representatif untuk bicara ekoteologi saat ini adalah Indonesia,” katanya.
Sebuah klaim yang terdengar membanggakan, meski ironi tak terelakkan: negeri yang masih berjibaku dengan deforestasi, krisis sampah, dan konflik agraria, kini tampil sebagai rujukan etika ekologis dunia. Barangkali memang beginilah diplomasi modern bekerja—kerusakan di lapangan, penjelasan di podium.
Menag berharap kunjungan ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam global sekaligus memperluas diplomasi keagamaan di tingkat internasional. Harapan itu disampaikan dengan optimisme, meski publik mungkin bertanya: sejauh mana pidato, seminar, dan rencana kampus cabang mampu menjawab persoalan konkret umat dan lingkungan.
Namun setidaknya, di tengah bumi yang kian panas dan wacana yang kian abstrak, Indonesia telah memastikan satu hal: kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pembicara utama. Soal implementasi, itu barangkali agenda perjalanan berikutnya. (NMC)
