INVENTIF — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, melontarkan kritik terhadap arah politik nasional yang dinilainya masih menyisakan banyak tanda tanya.
Di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia mempertanyakan apakah ruang politik benar-benar terbuka bagi gerakan rakyat atau hanya ramah bagi mereka yang sudah memiliki kekuatan politik.
Dalam audiensi bersama Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan, Geisz mengatakan gerakan rakyat yang tengah dibangun telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif dan kini menunggu verifikasi faktual KPU.
“Administrasi sudah selesai. Tinggal dibuktikan, apakah demokrasi ini memberi jalan atau justru mencari alasan untuk menutup pintu,” ujar Geisz.
Menurut mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk itu, tantangan sesungguhnya bukan lagi mengurus dokumen, melainkan menghadapi sistem politik yang masih dipenuhi kepentingan elite.
Ia menilai persoalan ambang batas pencalonan presiden masih menjadi simpul yang belum diurai secara tuntas meski Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan.
Geisz juga mengungkap realitas mahalnya biaya politik. Untuk membangun kekuatan politik berskala nasional, kata dia, dibutuhkan modal awal yang bisa mencapai Rp1 triliun.
“Demokrasi akhirnya terasa seperti panggung yang tiket masuknya terlalu mahal bagi rakyat biasa,” sindirnya.
Dalam peta politik nasional, Geisz menilai Anies Baswedan tetap menjadi figur yang belum selesai dihitung. Meski tidak memegang jabatan publik, nama Anies masih bertahan di papan atas berbagai survei elektabilitas.
“Anies tidak sedang berkuasa, tetapi namanya tetap hidup di ruang publik. Itu menunjukkan politik tidak selalu ditentukan oleh jabatan,” katanya.
Geisz mengaku dirinya dan sejumlah rekan memilih tidak bergabung dengan organisasi politik tertentu agar tidak membatasi ruang gerak. Menurutnya, setiap langkah mereka selalu dikaitkan dengan Anies, sehingga independensi menjadi pilihan yang sengaja dijaga.
Pernyataan Geisz mencerminkan pandangan dari pihak yang berada di luar pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah maupun KPU belum memberikan tanggapan atas pandangan tersebut terkait ruang partisipasi politik dan proses verifikasi gerakan rakyat.(NM)
